Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diparipurnakan

04-05-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar foto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penandatanganan pengesahan RUU mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk dibahas di Tingkat II atau Paripurna. Foto : Kresno/Man

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk dibahas di Tingkat II atau Paripurna. Perppu ini bertujuan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional.

 

Dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas RUU tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan DPR RI bersama Pemerintah menyepakati persetujuan RUU mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Ia juga menambahkan bahwa DPR akan mendukung penuh secara terukur dan secermat mungkin agar tidak terjadi risiko hukum. 

 

“Kami sepakat dan mendukung penuh, jika setiap kebijakan harus dilakukan secara prudent, terukur, dan dilakukan secermat mungkin. Agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan dampak hukum di kemudian hari. Kami akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19, tentunya dengan instrumen yang kami miliki. Sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan konstitusi,” jelasnya.

 

Sementara itu Fraksi PKS menyatakan menolak menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Anggotanya Ecky Awal Muharam yang menyatakan bahwa apabila Perppu ini disahkan menjadi UU, maka berpotensi terjadi pelanggaran konstitusi, sebab menurutnya ada beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945 seperti kuasa pemerintah dalam menetapkan APBN yang mereduksi kewenangan DPR RI.

 

“Ini terkait dengan kerugian keuangan negara. Perppu di pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan postur APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR untuk berada dalam memproses APBN atau APBN-P yang diatur oleh UUD 1945 yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 dan 3,” tegasnya.

 

Selain itu Ecky juga mengungkapkan bahwa Perppu tersebut beserta aturan turunannya tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan wabah Covid-19. Menurutnya pemerintah telah berulang kali akan menggelontorkan dana Rp 405 triliun, akan tetapi angka itu tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan.

 

“Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam hal realokasi dan kebijakan anggaran dalam penanganan wabah Covid-19. Perppu juga memiliki ketidakjelasan terhadap kelompok masyarakat mendekati miskin yang terdampak. Ini tidak memberikan banyak ruang bagi perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum masuk pada program PKH dan kartu sembako. Bahkan tidak ada satu pasal oun yang membahas secara eksplisit,” imbuh Ecky.

 

Sementara itu delapan fraksi lainnya mengaku menyetujui Perppu ini untuk disahkan dengan berbagai catatan yang disampaikan kepada Pemerintah. Salah satunya Anggota Banggar dari Fraksi PKB Siti Mukarommah yang meminta apabila situasi telah kembali normal, Pemerintah harus mengembalikan fungsi DPR RI sebagai pengawas anggaran melalui Undang-Undang Perubahan.

 

“Fraksi PKB berpendapat jika akhirnya DPR menyetujui Perppu ini, maka fungsi anggaran DPR ke depan ketika kondisi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sudah kembali dalam situasi normal, Pemerintah wajib mengembalikan fungsi DPR di bidang pengawasan keuangan negara dengan cara membuat Undang-Undang Perubahan atas Perppu yang sudah ditetapkan menjadi UU bersama,” terangnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
10-05-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk...
Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat
27-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan...
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...