Pemerintah Harus Tunjukan Keberpihakan pada Rakyat

18-05-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy. Foto : Oji/Man

 

Terkait dengan rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe, membawa kericuhan di publik. Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari Pemerintah Daerah. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, persoalan ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat.

 

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menyayangkan rencana tersebut, karena pemerintah tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tentu masyarakat setempat tidak bisa terima dengan kondisi tersebut. Menurutnya pemerintah harus memberdayakan warga setempat dengan tetap memperhatikan transfer of knowledge.  

 

"Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri," papar Aboe dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (18/5/2020).

 

Sikap Pemerintah Pusat yang berencana mendatangkan 500 TKA tersebut menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah pada nasib rakyat sendiri. Di masa pandemi Covid-19 banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, justru pemerintah berencana memberi izin kerja pada TKA.

 

"Di tengah wabah Covid-19 pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia," keluh Aboe.

 

Dia menyampaikan, bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut.

 

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China," tandas Aboe. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dukung Relokasi Lapas Kelas II A Padang
14-04-2021 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendukung relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan rekomendasi dari BMKG dan...
Komisi III Serap Aspirasi RUU Kejaksaan di Sumbar
13-04-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyerap aspirasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang...
Komisi III Apresiasi Penanganan Korupsi oleh Kejati Aceh
12-04-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ia...
Komisi III Soroti Hak Eksekusi PTUN
12-04-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyoroti hak eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak dapat dilaksanakan,...