BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia

17-06-2020 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pakar dan narasumber.di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar.

 

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.

 

Guna mendapatkan masukan terkait subsidi energi dan melihat lebih jauh efektifitas kebijakan dan metode pemberiaan subsidi energi yang diterapkan oleh pemerintah, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pakar dan narasumber.

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menegaskan, kebijakan subsidi haruslah tepat sasaran. Manfaat subsidi energi mesti bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin di Indonesia. 

 

“Pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin. Manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya,” ucap Ahmad Syaikhu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

 

Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, tambah syaikhu, namun kebanyakan subsidi energi Indonesia lebih bersifat regresif. Dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin.

 

“Pada saat yang sama, mekanisme harga tetap juga mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia, dimana hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, dan berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca perdagangan Indonesia,” ujarnya.

 

Menanggapi pertanyaan tertulis dari Anggota Dewan tentang dampak subsidi energi terhadap kesejahteraan rakyat, Enny Sri Hartati selaku salah seorang pakar yang diundang hadir dalam RDPU tersebut menyampaikan bahwa kebijakan energi tidak hanya soal harga murah, namun juga harus menuju kemandirian energi. Enny juga mendorong adanya bauran energi dalam rangka meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

 

“Kebijakan subsidi mestinya diperuntukkan dan dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Akan tetapi subsidi energi di Indonesia saat ini masih belum tepat sasaran, karena porsi terbesarnya justru dinikmati oleh orang kaya. Selain itu, skema subsidi yang ada di Indonesia justru berpotensi dimanfaatkan para pemburu rente ekonomi atau sering disebut mafia,” tutur Enny. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...