Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat

18-06-2020 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Pemerintah memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat atau keep buying strategy di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya pandemi Covid 19 ini menyebabkan runtuhnya perekonomian yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat.

 

Terkait hal itu, Ibas sapaan akrabnya, berharap Pemerintah mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job). Ketiga hal itu jika dilakukan secara baik akan dengan sendirinya meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga menilai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimis di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

 

“Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis, terutama saat Covid 19 menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi,” kata Ibas saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

 

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp 14.900–Rp15.300 per dollar AS dinilai sudah cukup realistis dan harus tetap dijaga. "Tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67–9,56 persen cukup realistis di tengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan risiko," jelas legislator dapil Jawa Timur VII itu. 

 

Selanjutnya, untuk jangka waktu dekat ini, Ibas mengingatkan Pemerintah agar saat ini tetap fokus juga untuk mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi Covid-19. Menurutnya ekonomi masih bisa bergerak jika Pemerintah mampu menentukan skala prioritas di masa pandemi ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...