Perdebatan RUU HIP Harus Dihentikan

19-06-2020 /

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Andri/Man

 

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pembicaraan dan perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah semestinya dihentikan. Sebab, pemerintah secara tegas sudah menyatakan agar RUU tersebut ditunda. Kalaupun ada yang tetap mau melanjutkan, menurutnya tetap tidak akan bisa. Sebab, pemerintah tidak akan mengirimkan utusannya untuk membahas.

 

“Fraksi PAN meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan. Pimpinan DPR RI diminta untuk mengambil keputusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” ujar politisi Fraksi PAN itu dalam pesan singkatnya, Jumat (19/6/2020).

 

Saleh menjelaskan, sejatinya sejak awal, banyak fraksi yang telah memberikan catatan terutama terkait dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Banyak fraksi yang menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideran.

 

“Kalau mau lihat jejak digitalnya, Fraksi PAN sejak awal sudah menyampaikan hal itu. Waktu itu, kami merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam RUU tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik. Ternyata benar, setelah disahkan sebagai inisiatif DPR, suara-suara yang mengkritik dan menolak nyaring terdengar,” tambahnya.

 

Jika kemudian dikatakan bahwa dari awal tidak ada masalah, politisi dari dapil Sumatera Utara II itu menilai kurang tepat. Sebab, di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dimana pihaknya juga hadir di dalamnya, catatan-catatan tersebut juga telah disampaikan. Dan itu tidak hanya disampaikan oleh satu dua fraksi, tetapi banyak fraksi.

 

“Ini bukan mau buang badan. Bukan juga mau melempar tanggung jawab kepada satu atau dua fraksi. Tetapi, memang begitu kenyatannya. Silahkan dibuka data dan file pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan ke Pimpinan waktu itu. Saya yakin, akan terlihat secara jelas dan utuh pandangan dan masukan fraksi-fraksi,” pungkasnya.(ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
MKD DPR Sosialisasikan TNKB Khusus Anggota di Denpasar
06-07-2022 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mensosialisasikan UU tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR...
MKD DPR RI Sosialisasikan Tupoksi ke Publik Depok
02-07-2022 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus aktif menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepada publik. Sosialisasi ini sekaligus memperkenalkan...
MKD Sosialisasikan Tupoksi MKD dan TNKB Khusus Anggota DPR di Kepri
30-06-2022 /
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Fadholi menegaskan bahwa sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menjaga serta menegakkan...
Tak Ada Unsur Kesengajaan, MKD DPR Hentikan Kasus Harvey Malaiholo Soal Nonton Video Asusila
19-05-2022 /
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan untuk menghentikan kasus yang menjerat Anggota DPR RI Harvey Malaiholo terkait dugaan nonton...