Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021

22-06-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menkomarives dan Menko PMK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator pertama adalah bagaimana penanganan pandemi virus Corona (Covid-19), dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 merupakan tantangan multisektor. Baik itu sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sektor perekonomian, hingga sektor kemaritiman investasi, dan keamanan.

 

Secara khusus, terkait pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Siti adalah bagaimana tercipta pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemaparan tersebut disampaikan Siti dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Seskemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

 

“Pembangunan nasional tahun 2021 akan sangat bergantung pada beberapa hal. Terutama bagaimana tercipta adanya pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat pada tahun 2020 ini betul-betul sangat menurun. Dan perlu diperhatikan permodalan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan tentunya bagaimana UMKM dan pengusaha besar bisa menjadi saling terjalin kebersamaan. Sehingga, bisa mengurangi impor bahan baku industri,” ujar politisi F-PKB ini.

 

Di sisi lain, Siti mengharapkan perhatian terhadap UMKM dari Pemerintah itu butuh tindakan konkret. Dimana, tutur Siti, sektor perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat-saat ini merupakan sektor yang berada dalam posisi terdampak yang sangat luar biasa. Maka, Siti menyatakan, ia mendorong adanya strategi dan sinergitas lintas kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil khususnya UMKM.

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menyoroti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas merupakan tantangan tersendiri dalam sistem pendidikan dan kesehatan yang mampu beradaptasi di tengah pandemi. Menurut Siti, ada semacam gap dalam fasilitas pendidikan, dalam hal ini antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta.  Untuk itu, Siti mendesak Pemerintah memberikan adanya solusi yang terjadi di tengah masyarakat tersebut.

 

“Termasuk, juga tentang bagaimana pendidikan pesantren kita butuh perhatian khusus dari Pemerintah. Terlebih, dalam situasi new normal, mereka membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah secara langsung. Jadi, saya tentunya memberi masukan dan berharap mengingar pendidikan pesantren adalah bagian dari salah satu generasi masa depan dimana negara harus memberikan kesempatan yang sama,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...