Importir Alkes Terkait Penanganan Covid-19 Perlu Ditertibkan

13-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah segera menertibkan para importir alat kesehatan (Alkes), terutama alkes yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Tujuannya, agar para importir tersebut tidak bertindak aji mumpung dalam mengeruk keuntungan di tengah masa pandemi ini.

 

"Pemerintah harus menertibkan para importir agar mereka (Importir) tidak seenaknya saja memainkan harga. Kalau pemerintah abai, ujung-ujungnya masyarakat juga yang terbebani," kata Rahmad Handoyo dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Minggu, (12/7/2020). 

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyarankan, agar masalah biaya penanganan Covid-19 yang kerap dikeluhkan masyarakat tidak semakin semrawut, hendaknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) duduk bersama mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

 

"Kementerian Kesehatan, Tim Gugus duduk bersama, panggil itu importir kalau tidak ada solusi. Mereka (importir) enak-enak mencari keuntungan, negara memberikan legal untuk importir, tapi dijual kepada rumah sakit dengan harga seenaknya gitu. Kan kasihan rakyat," tegas legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

 

Rahmad berharap kebijakan pemerintah tentang biaya rapid test juga bisa diberlakukan terhadap biaya tes polymerase chain reaction (PCR). "Kita mensinyalir, masih tinggi dan beragamnya biaya tes PCR yang dipatok masing-masing rumah sakit, juga tidak terlepas dari permainan para importir. Sejak awal saya katakan, pemerintah harus hadir fullpower agar tidak ada pihak-pihak yang serakah, mengeruk keuntungan yang tak wajar di tengah pandemi ini," terangnya.

 

Terkait tingginya biaya tes PCR, Rahmad mengatakan, sebaiknya pengimpor reagen adalah gugus tugas. Pasalnya, saat ini ada disparitas harga yang dipatok masing-masing rumah sakit, ada yang Rp 900 ribu dan ada juga yang mencapai Rp 3 juta. "Kalau impor reagen dilakukan oleh pemerintah, tentu biaya yang diberlakukan di masing-masing rumah sakit bisa dikontrol. Beda bila impor dibebaskan kepada pihak swasta. Mereka bisa mematok harga seenaknya, sehingga rumah sakit juga harus mengikuti yanga yang ditentukan para importir,” jelasnya.

 

Seperti diketahui, akibat langkanya alat kesehatan terkait penanggulangan Covid-19, pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 memberikan kebebasan kepada perusahaan swasta  yang memang bermaksud untuk melakukan impor alat kesehatan baik APD, masker, reagen  dan sebagainya. “Kalau sebelumnya terbatas pada tujuan non komersial, maka dengan PMK 34 ini, kita berikan pembebasan termasuk untuk tujuan komersial. Misalnya importir umum mengimpor APD, kemudian untuk dijual di pasar,” pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cegah Polio, Netty Aher Minta Pemerintah Perkuat Pengamatan terhadap Kasus Lumpuh Layuh Akut
23-11-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar temuan kasus polio di Aceh dijadikan momentum untuk memaksimalkan...
Implementasi KRIS, Komisi IX Minta Dilakukan Secara Bertahap
23-11-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Hal...
Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
22-11-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana minta pemerintah meninjau kembali program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta Program...
Tenaga Cadangan Kesehatan Bisa Diturunkan Bantu Korban Gempa Cianjur
22-11-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan tenaga cadangan kesehatan dapat diturunkan untuk membantu korban gempa Cianjur. Mengingat,...