Importir Alkes Terkait Penanganan Covid-19 Perlu Ditertibkan

13-07-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah segera menertibkan para importir alat kesehatan (Alkes), terutama alkes yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Tujuannya, agar para importir tersebut tidak bertindak aji mumpung dalam mengeruk keuntungan di tengah masa pandemi ini.

 

"Pemerintah harus menertibkan para importir agar mereka (Importir) tidak seenaknya saja memainkan harga. Kalau pemerintah abai, ujung-ujungnya masyarakat juga yang terbebani," kata Rahmad Handoyo dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Minggu, (12/7/2020). 

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyarankan, agar masalah biaya penanganan Covid-19 yang kerap dikeluhkan masyarakat tidak semakin semrawut, hendaknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) duduk bersama mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

 

"Kementerian Kesehatan, Tim Gugus duduk bersama, panggil itu importir kalau tidak ada solusi. Mereka (importir) enak-enak mencari keuntungan, negara memberikan legal untuk importir, tapi dijual kepada rumah sakit dengan harga seenaknya gitu. Kan kasihan rakyat," tegas legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

 

Rahmad berharap kebijakan pemerintah tentang biaya rapid test juga bisa diberlakukan terhadap biaya tes polymerase chain reaction (PCR). "Kita mensinyalir, masih tinggi dan beragamnya biaya tes PCR yang dipatok masing-masing rumah sakit, juga tidak terlepas dari permainan para importir. Sejak awal saya katakan, pemerintah harus hadir fullpower agar tidak ada pihak-pihak yang serakah, mengeruk keuntungan yang tak wajar di tengah pandemi ini," terangnya.

 

Terkait tingginya biaya tes PCR, Rahmad mengatakan, sebaiknya pengimpor reagen adalah gugus tugas. Pasalnya, saat ini ada disparitas harga yang dipatok masing-masing rumah sakit, ada yang Rp 900 ribu dan ada juga yang mencapai Rp 3 juta. "Kalau impor reagen dilakukan oleh pemerintah, tentu biaya yang diberlakukan di masing-masing rumah sakit bisa dikontrol. Beda bila impor dibebaskan kepada pihak swasta. Mereka bisa mematok harga seenaknya, sehingga rumah sakit juga harus mengikuti yanga yang ditentukan para importir,” jelasnya.

 

Seperti diketahui, akibat langkanya alat kesehatan terkait penanggulangan Covid-19, pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 memberikan kebebasan kepada perusahaan swasta  yang memang bermaksud untuk melakukan impor alat kesehatan baik APD, masker, reagen  dan sebagainya. “Kalau sebelumnya terbatas pada tujuan non komersial, maka dengan PMK 34 ini, kita berikan pembebasan termasuk untuk tujuan komersial. Misalnya importir umum mengimpor APD, kemudian untuk dijual di pasar,” pungkasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Upayakan PPPK Tenaga Perawat, Komisi IX Serap Aspirasi DPRD Jawa Timur
04-10-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur guna membahas kebijakan pengadaan dan penempatan tenaga Kesehatan...
Persoalan Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Berkelanjutan
02-10-2022 / KOMISI IX
Persoalan Ketenagakerjaan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh masyarakat karena menyangkut hak-hak dasar warga negara serta pemenuhan kesejahteraan dan hak untuk...
Pemerintah Harus Penuhi Janji Pengadaan Vaksin Meningitis Awal Oktober
02-10-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kemenkes memenuhi janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang...
Legislator Tekankan, Satgas Pengawasan TKA Sangat Dibutuhkan
02-10-2022 / KOMISI IX
Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali masih menjadi perhatian bersama. Oleh...