Penerapan ‘E-Voting’ dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam

20-08-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu, di Untirta, Serang, Banten, Rabu (19/8/2020). Foto : Eno/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam. Terutama terkait kesiapan teknologi hingga daerah terpencil, rekapitulasi elektroniknya serta kesiapan masyarakat yang akan menerapkan e-voting

 

“Ide bagus tentang bagaimana e-voting dijalankan walaupun tentu kita juga sudah mengkajinya bagaimana e-voting ini bisa diterapkan agar kita sepakati rekapitulasi elektroniknya. Tapi e-voting, karena masyarakat kita guyub, suka dengan kumpul, mungkin masih perlu kita pertimbangkan ulang,” ujar Mardani usai pertemuan dengan para Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Serang, Banten, Rabu (19/8/2020).

 

Mardani memaparkan beberapa hambatan teknis jika itu akan diterapkan, seperti jaringan yang sulit menjangkau tempat-tempat terpencil dan ada juga hambatan kultural seperti masyarakat yang belum terbiasa dengan sikap demokrat. Dengan begitu, ketika e-voting ini diterapkan, peluang gugatan masyarakat yang tidak menerima kekalahan akan menjadi besar.

 

“Kita perlu mempertimbangkan e-voting ini dari bab budaya. Budaya masyarakat kita itu belum percaya kepada sesuatu yang elektronik, bahkan jangankan yang masyarakat bawah, masyarakat yang sudah agak intelek pun masih suka percaya dengan hal-hal hoax, karena itu kita sangat hati-hati terhadap penerapan e-voting,” terang Mardani.

 

Politisi Fraksi PKS itu menyatakan, DPR RI akan sangat berhati-hati akan hal ini. Karena sesuatu yang dianggap ideal, ternyata oleh sebagian masyarakat itu menjadi peluang untuk diterapkan kebalikannya atau antitesanya, sehingga itu menjadi celah untuk fraud dan bisa disalah gunakan. “Karena itu kita sangat berhati-hati,” pungkas Mardani. (eno/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Soroti Kekosongan 260 Formasi CPNS di Pemprov Jambi
21-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan adanya lebih dari 260 formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) yang tidak...
Komisi II Sesalkan Adanya Kecurangan di 9 Tilok Mandiri pada Seleksi CPNS 2021
21-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyesalkan adanya kecurangan yang terjadi di sembilan titik lokasi (tilok) mandiri, dalam penyelenggaraan...
Ahmad Muzani: Larangan TNI - Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Reformasi
21-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait anggota TNI Polri aktif tidak memungkinkan menjabat...
Komisi II Apresiasi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu
19-01-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mengapresiasi dan berterima kasih kepada Tim Seleksi calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang telah...