Komisi II Bahas Rancangan Perubahan PKPU dan PerBawaslu

24-08-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad  Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Foto : Runi/Man

 

Pada Rapat Konsultasi antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad  Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa sudah banyak keputusan-keputusan rapat yang sudah diambil dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.  

 

“Dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengawal suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini. Salah satu bentuk kita mensukseskan itu adalah bagaimana setiap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 bisa kita bicarakan, diskusikan, matangkan dan bahas untuk mengambil keputusan-keputusan penting,” ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

 

Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu, ungkap Doli, ada tiga Rancangan Peraturan KPU yang dikonsultasikan dan atas kesepakatan bersama untuk disetujui. Selain tiga Rancangan PKPU itu, juga ada dua Rancangan Peraturan Bawaslu yang dibahas dalam rapat tersebut.

 

“Tiga Rancangan Peraturan KPU yang disampaikan pada hari ini adalah pertama, Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” papar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Yang kedua, lanjut Doli, Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya, Perubahan ke empat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

 

Sementara dua Rancangan Peraturan Bawaslu yang juga dibahas adalah Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Rancangan Peraturaan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, KPU sudah memasukkan surat yang pertama untuk membahas revisi tiga Peraturan KPU tentang Kampanye, Dana Kampanye, dan Pencalonan.

 

“Dalam perjalanannya kami melakukan rapat dan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kemudian juga melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diberi masukan agar dalam rangkaian tes pemeriksaan kesehatan diusulkan juga pemeriksaan swab,” kata Arief.

 

Arief juga menyampaikan, dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 ketentuan tersebut belum dimasukkan, maka KPU mengusulkan surat permohonan agar dapat ditambahkan pembahasan dalam Rapat Konsultasi ini satu PKPU lagi, hanya merubah atau menambahkan satu pasal tentang kewajiban melakukan swab test. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemda Mesti Waspadai Klaster Baru Objek Wisata
12-05-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan, perlu konsistensi dan ketegasan terkait pelarangan dibukanya tempat wisata selama libur Lebaran....
Hari Buruh, Rifqinizamy Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Honorer
01-05-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan dirinya berkomitmen meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara....
Konflik Pertanahan Masyarakat Riau dengan Perusahaan Migas Harus Segera Diselesaikan
17-04-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan permasalahan pertanahan yang melibatkan salah satu perusahaan Migas besar (PT Chevron) di...
Rifqinizamy Dorong Pemerintah Terapkan Standardisasi Nasional Seleksi PPPK
15-04-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...