Revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 Memperluas Ruang Gerak BI

01-09-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI Heri Gunawan. Foto : Arief/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah mulai membahas agenda revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Revisi yang ketiga kalinya ini diharapkan mampu memperluas ruang gerak BI dalam mengambil kebijakan sektor moneter.

 

Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal ini dalam rilisnya, Selasa (1/9/2020). Kelak, BI diharapkan punya ruang gerak yang luas, sehingga bisa mengambil aksi saat terjadi krisis. Dengan peran yang diperluas, BI juga bisa melakukan aksi nyata membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya terbatas sebagai pemberi bimbingan saja.

 

Hergun, sapaan akrabnya menuturkan, revisi UU ini meniscayakan bank sentral terus mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan dapat mendongkrak APBN untuk kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan moneter. Selain itu, dapat mendukung pula makroprudensial dan sistem pembayaran yang efektif.

 

Kebijakan makroprudensial sendiri bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. Anggota Komisi XI DPR RI itu melanjutkan, setidaknya ada empat fungsi yang harus menjadi perhatian BI dalam agenda revisi ini. Keempatnya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. "Keempat fungsi ini harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh bank sentral," imbuh politisi Partai Gerindra itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman berlakohol membutuhkan solusi alternatif dalam...
Bukhori Usulkan Tiga Poin Utama Landasan Penyusunan RUU PKS
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori mengusulkan tiga poin utama sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual...
Nusron Wahid Harap Perdebatan Seputar RUU PKS Diselesaikan dengan Dialog
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan...
Pembahasan RUU Minol Perlu Fokus pada Pengendalian
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu...