Baleg Cermat dan Hati-hati Bahas RUU BI

01-09-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Pada Senin (31/8/2020) lalu, diketahui rapat Baleg dilaksanakan dengan agenda presentasi Tenaga Ahli Baleg atas Penyusunan RUU BI. Diantara usulan perubahan yang cukup krusial, yaitu terkait dengan usulan dibentuknya Dewan Moneter dan pencabutan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi bank.

 

Dewan Moneter diusulkan memiliki kewenangan untuk membantu BI dan Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter juga akan mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter agar sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi. Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, menteri negara yang membidangi keuangan, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Dewan Komisioner OJK.

 

Terkait dengan tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK, diusulkan untuk dialihkan kepada BI. Pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari OJK kepada BI juga meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada DPR RI.

 

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Baleg DPR RI Anis Byarwati menilai Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg. “Karena banyak sekali hal-hal mendasar yang sifatnya prinsip, diusulkan untuk diubah,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (1/9/2020).

 

Terkait dengan usulan pembentukan Dewan Moneter dan kelembagaan OJK yang kehilangan kewenangan pengawasan, politisi Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini  menekankan agar poin-poin usulan perubahan dicermati dengan mendalam. Ia mengatakan “Saya mengusulkan agar RUU ini mendapatkan banyak masukan dari para pakar terkait," pungkas Anis. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman berlakohol membutuhkan solusi alternatif dalam...
Bukhori Usulkan Tiga Poin Utama Landasan Penyusunan RUU PKS
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori mengusulkan tiga poin utama sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual...
Nusron Wahid Harap Perdebatan Seputar RUU PKS Diselesaikan dengan Dialog
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan...
Pembahasan RUU Minol Perlu Fokus pada Pengendalian
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu...