DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK

08-09-2020 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020, Perihal Permohonan Pengajuan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD NRI Tahun 1945. di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (8/9/2020). Foto : Oji/Man

 

Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Panggilan Sidang Pleno Perkara Nomor 32/PUU.XVIII/2020 Perihal Permohonan Pengajuan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD NRI Tahun 1945.

 

Misbakhun mengungkapkan, agenda sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (8/9/2020) itu menyampaikan pandangan DPR RI mengenai pemahaman tentang pemaknaan poin ‘dibentuk dengan UU’. Misbakhun menjelaskan, terjadi perbedaan pemahaman terhadap pemaknaan poin ‘dibentuk dengan UU’ mengenai usaha bersama tersebut.

 

“Sementara, yang digugat oleh para pemohon itu terhadap UU Asuransi tahun 1992 yang sudah diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2014. Untuk putusan MK, itu sudah kita tindaklanjuti dalam UU Nomor 40 Tahun 2014. Tetapi, kemudian terjadi perbedaan pemahaman terhadap pemaknaan ‘dibentuk dengan UU’ mengenai usaha bersama tersebut,” ujar Misbakhun usai sidang.

 

Sementara, sambung Misbakhun, di dalam putusan MK sebelumnya disebutkan ‘dibentuk dengan UU’. “Nah, ini yang ‘dibentuk dengan UU’ ini yang mananya, nah inilah tadi disampaikan mana yang jadi putusan hukum dan mana yang jadi putusan pembentuk UU,” imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu seolah bertanya.

 

Di sisi lain, Misbakhun mempertanyakan legal standing para pemohon. Yakni, apakah para pemohon mewakili para pemegang polis atau mewakili dirinya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Mengingat, yang lebih banyak dipertanyakan oleh para pemohon justru mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019.

 

“Dimana, kewenangan-kewenangan BPA dan perwakilan anggota itu banyak dikurangi dan kewenangannya lebih banyak diserahkan kepada direksi usaha mutual tersebut. Ya, nanti Majelis Hakim MK yang lebih tahu apakah legal standing itu mereka miliki atau tidak,” tutup Misbakhun. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay: Belum Saatnya Revisi UU Pemilu
25-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan...
Jelang Perayaan Natal, Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua MPR
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph (WMY) usai kunjungan dari ruang kerja Ketua DPD RI La Nyalla...
Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua DPD RI
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Panitia Natal Parlemen yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph...
Legislator Ajak Masyarakat Tingkatkan Persatuan dan Protokol Kesehatan
14-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR, DPR, dan DPD RI...