AIPA Kembali Tak Sepakat Soal Rohingya

09-09-2020 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke 41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9/2020). Foto ; Abu/Man

 

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk kesekian kalinya kembali gagal meraih kata sepakat mengenai isu Rohingya. Pada gelaran AIPA General Assembly ke-41 yang berlangsung secara virtual di Vietnam tersebut, Delegasi DPR RI konsisten mengajak AIPA untuk satu suara menyikapi situasi Rohingya.

 

Dalam pertemuan di Komisi Politik, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, mengajukan dua paragraf yang terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para Pemimpin ASEAN.

 

“Kita perlu penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine," terang Fadli di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

 

Fadli menambahkan, usulan tersebut mendapatkan dukungan, termasuk masukan dari Thailand dan Malaysia. Namun, Myanmar menolak tegas pembahasan Rohingya di AIPA. "Semestinya AIPA bisa mendukung ASEAN dalam hal sikap atas Rohingya. Apalagi dengan situasi saat ini, ketika banyak dari mereka justru terdampar di negara anggota ASEAN lainnya,” tandas Anggota Komisi I DPR RI itu.

 

Isu Rohingya merupakan isu pelik di level AIPA sejak Indonesia pertama kali mengajukan usulan ini pada Sidang Umum AIPA ke-38 di Filipina, tahun 2017 lalu. “Akibatnya sejak 2017, AIPA tidak menghasilkan resolusi politik apapun karena segala keputusan berbasis konsensus,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Dalam sidang tersebut, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawady Samsudin (F-Demokrat) sebagai anggota delegasi DPR RI. Selain isu Rohingya, fokus lain terkait stabilitas kawasan di masa pandemi ini yang juga menjadi perhatian Delegasi Indonesia adalah isu Laut Tiongkok Selatan (LCS). (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Berkomitmen Gelar IPU 2022 Dengan Taat Prokes
19-01-2022 / B.K.S.A.P.
Gelaran pertemuanInter-Parliamentary Union(IPU) 2022 pada Maret 2022 di Bali sudah di depan mata. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar...
BKSAP Adakan Sosialisasi Diplomasi Parlemen Di Universitas Djuanda
18-01-2022 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan sosialisasi diplomasi parlemen DPR RI dalam rangka "BKSAP SDGs Day” di...
BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional
13-01-2022 / B.K.S.A.P.
Kawasan Indo-Pasifik yang luas dan mencakup berbagai negara di dalamnya, termasuk Indonesia, memiliki berbagai potensi yang belum tereksplorasi secara inklusif,...
BKSAP Komitmen Suarakan Urgensi Penanganan Iklim dan Pembangunan Hijau di Berbagai Forum Internasional
13-01-2022 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan komitmen DPR menyuarakan urgensi penanganan iklim dan pembangunan...