Regulasi PNBP Harus Jelas dan Detail

10-09-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam RDP Banggar DPR RI dengan Pemerintah, yang membahas asumsi dasar APBN Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Foto : Eot/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengemukakan, idealnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dituangkan dalam regulasi haruslah jelas dan detail. Tidak saja menyangkut target penerimaan, tapi juga menggali lebih detail sumber-sumber penerimaan negara. Selama ini regulasi PNBP di setiap Komisi DPR RI hanya membahas asumsi global.

 

Hal ini diungkapkan Ecky dalam RDP Banggar DPR RI dengan Pemerintah, yang membahas asumsi dasar APBN Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Ecky selalu menanyakan detai potensi penerimaan yang tak pernah jelas, baik saat pembahasan di tingkat Komisi maupun Banggar.

 

“Ketika membahas RUU PNBP, pada fase pertama kita tanyakan semua potensi PNBP. Ternyata yang mewakili Pemerintah enggak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin kita membahas RUU kalau dari Pemerintah tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, kita bikin asumsi-asumsi yang terlalu global. Dan pada akhirnya UU ini hanya berisi kata-kata akan diatur oleh PP atau Permen saja. Kita tidak bisa membuat desainnya," papar politisi PKS ini.

 

Dikatakan Ecky, selama ini praktik pembahasan PNBP tidak pernah mendalam. Komisi juga hanya membahas program dan belanjanya, bukan penerimaannya. "Ini catatan bagi pemerintah. Rasa ingin tahu sebagai akuntabilitas publik ini penting bahwa memang kita yang memutuskan penerimaan dan target PNBP," sebut Anggota Komisi XI DPR RI itu lagi. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...
Ketua Banggar Minta Pemerintah Kaji Ulang Larangan Mudik
05-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama Lebaran. Kajian itu menyangkut...
Pemerintah Harus 'Extra Effort' Tingkatkan Penerimaan Pajak
25-03-2021 / BADAN ANGGARAN
Kebijakan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, membolehkan pemerintah untuk melakukan penganggaran...