Kesejahteraan Lansia Harus Ditingkatkan

21-09-2020 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (21/9/2020). Foto : Runi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyatakan penduduk lanjut usia sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia, harus berada di tempat terhormat dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan lansia harus dilakukan untuk memperpanjang harapan hidup dan masa produktif.

 

Hal itu diungkapkan Ihsan saat memimpin RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dirjen Binamarga Kemen PUPR RI, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Deputi Perlindungan Perempuan Kemen PPPA RI, Deputi Tanggap Darurat BNPB.

 

“Lansia itu kan orang yang harus kita hormati, makanya tujuan kami merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 agar kesejahteraan masyarakat lanjut usia semakin baik lagi, yang sebelumnya tidak disebutkan di UU yang lama kita masukan,” papar Ihsan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (21/9/2020).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai kesejahteraan terpenting untuk masyarakat lanjut usia adalah kesehatan, karena semakin tua usianya, maka daya tahan tubuh akan melemah. Oleh karena itu setiap rumah sakit yang ada di Indonesia harus mempunyai standar khusus.

 

“Masalah utama dari lansia itu kan kesehatan. Karena ketika semakin bertambah tua, otomatis kondisi fisik akan berkurang, banyak penyakit masuk. Untuk itu setiap rumah sakit di seluruh Indonesia harus mempunyai standarisasi khusus untuk para lansia,” pesan legislator dapil Jambi itu.

 

Lebih lanjut ia menyampaikan keberadaan infrastruktur khusus untuk penduduk lansia akan disertakan dalam RUU Kesejahteraan Lanjut Usia yang telah disebutkan, sebab saat ini banyak infrastruktur yang tidak mendukung. “Infrastruktur juga harus diperhatikan karena saat ini infrastruktur yang ada belum memenuhi kriteria khusus untuk lansia,” kata Ihsan. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Pertanyakan Kesiapsiagaan Pemprov Jabar dalam Penanggulangan Bencana Sesar Lembang
21-01-2022 / KOMISI VIII
Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Jawa Barat memilikikelas risiko tinggidengan nilai 145.81(tinggi), dimana indeks risiko...
Komisi VIII Dorong Pemkab Pandeglang Lakukan ‘Grand Design’ Mitigasi Bencana
21-01-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang...
Komisi VIII Meminta KPPPA Petakan Daerah Rawan Kekerasan Perempuan dan Anak
20-01-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memperhatikan soal masalah kekerasan terhadap perempuan dan...
Selly Andriany: KPPPA Perlu Perhatikan Pelayanan di UPTD
20-01-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan bahwa pelayanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang...