Pasca-Covid, APBN 2021 Harus Selesaikan Berbagai Sektor

25-09-2020 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil. Foto : Andri/Man

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dan kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2021 diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Tujuannya, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19, hingga penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap.

 

Hal itu disampaikan Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat membacakan Laporan Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat dalam  Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

 

“Dengan kebijakan diarahkan beberapa poin. Poin pertama, penajaman belanja operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, shared service dan inklusi masyarakat dalam e-commerce,” ujar Nasir Djamil.

 

Lebih lanjut, di poin ketiga, Panja Belanja Pemerintah Pusat Banggar DPR RI mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi untuk memfokuskan belanja melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, serta jaring pengaman sosial.

 

Poin keempat, sambung Politisi F-PKS ini, Panja mengarahkan agar redesain sistem pencernaan dan penganggaran, menggunakan pendekatan spending better yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar. Serta, antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

 

Selain itu, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN tahun 2021 disepakati tetap diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi. Lalu, kebijakan umum belanja K/L difokuskan untuk beberapa hal. Yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan.

 

“Kedua, mendukung reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, TKDD dan reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi. Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda dan instansi lainnya. Keempat, mempertajam program dan kegiatan K/L untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, Panja Belanja Pemerintah Pusat merupakan salah satu panja yang disepakati Banggar DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat I / pembahasan RUU tentang APBN T.A. 2021. Banggar menyepakati empat (4) Panja. Pertama, Panja Asumsi Dasar Pendapatan Defisit dan Pembiayaan. Kedua, Panja Belanja Pemerintah Pusat. Poin ketiga, Panja Transfer Ke Daerah dan poin keempat adalah Panja Draf RUU APBN T.A. 2021. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...
Ketua Banggar Minta Pemerintah Kaji Ulang Larangan Mudik
05-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama Lebaran. Kajian itu menyangkut...
Pemerintah Harus 'Extra Effort' Tingkatkan Penerimaan Pajak
25-03-2021 / BADAN ANGGARAN
Kebijakan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, membolehkan pemerintah untuk melakukan penganggaran...