Antisipasi Kontraksi Ekonomi Lanjutan, Pengelolaan APBN Perlu Dimaksimalkan

29-09-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin kembali mendorong Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN secara efektif guna mengantisipasi kontraksi ekonomi lanjutan. Pada konferensi pers APBN KITA edisi September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus yang masih mengalami kontraksi sebesar negatif 13,11 persen (yoy) atau 60,83 persen dari target pada APBN TA 2020. Hal ini disebabkan penerimaan Perpajakan dan PNBP yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar negatif 13,39 persen (yoy) dan negatif 13,48 persen (yoy).

 

“Kementerian Keuangan harus terus bekerja ekstra untuk mengejar target penerimaan yang diperkirakan masih akan tertekan hingga akhir tahun dan mungkin berlanjut tahun depan. Basis perpajakan perlu terus dimaksimalkan, termasuk penerapan pajak digital dan sinergi joint program antara DJP, DJA, dan DJBC untuk menggenjot penerimaan negara. Dengan semakin membaiknya kinerja penerimaan ini, tentu diharapkan dapat mengimbangi tekanan pada defisit anggaran seiring penambahan belanja negara,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (28/9/2020).

 

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 1.534,7 triliun atau 56 persen dari total pagu. Selain itu, kinerja belanja pemerintah pusat pada bulan Agustus tumbuh sebesar 49,5 persen (mtm) dibanding bulan sebelumnya. Capaian ini tidak terlepas dari akselerasi belanja bantuan sosial yang tumbuh 76,88 persen (yoy) seiring perluasan skema bantuan sosial. Dengan demikian, serapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tumbuh 27,3 persen (mtm) dan secara keseluruhan program PEN telah terealisasi 36,6 persen dari total pagu Rp695,2 triliun. Puteri pun mendorong agar belanja terus diarahkan secara efisien, tepat, produktif, serta berkualitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

 

“Akselerasi penyaluran bansos perlu terus dilanjutkan agar menopang daya beli masyarakat menengah ke bawah agar kita dapat menahan pelemahan konsumsi yang dapat berujung pada kontraksi ekonomi pada kuartal ini dan potensi keberlanjutannya di kuartal IV nanti. Begitu pula dengan desain stimulus lainnya, termasuk belanja pemerintah pusat yang didorong untuk mencapai serapan maksimal. Harapannya, langkah ini dapat menjaga ketahanan ekonomi kita agar dapat mulai mengarah pada zona positif di akhir tahun nanti,” ujar Puteri.

 

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (15/9/2020) lalu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini berpesan agar pelaksanaan anggaran tahun ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengelola anggaran di tahun depan, agar terus bekerja secara responsif dan akuntabel di tengah dinamisnya pasar.

 

“Kemampuan kita untuk mengendalikan Covid-19 tentu diharapkan dapat menjadi sentimen yang mendorong pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Meskipun beberapa indikator mulai menunjukkan pemulihan, misalnya Purchasing Managers Index (PMI) kini telah berada di level ekspansif yang mengindikasi sektor manufaktur mulai bangkit. Namun, indikasi ini masih tetap perlu diwaspadai karena cenderung mudah berubah. Ke depan, kita perlu dorong agar APBN dapat berperan penuh sebagai stimulus fiskal yang menjawab lompatan dan transformasi di tengah pelemahan ekonomi,” tutup Puteri. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...
Penambahan Anggaran Kemenkeu Harus Sejalan dengan Target Penerimaan Negara
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati mengatakan, penambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus sejalan dengan target penerimaan negara di...
Komisi XI Setujui Anggaran BPS TA 2022 Sebesar Rp5,6 Triliun
22-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, Komisi XI DPR RI menyetujuiRencana Kerja dan AnggaranBadan Pusat Statistik (BPS)...
Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang
17-09-2021 / KOMISI XI
Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang...