Legislator Akan Kawal Digitalisasi Televisi

29-09-2020 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin di sela-sela Rapat Baleg DPR RI yang membahas digitalisasi TV pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Jakarta, Senin (28/09/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mengakui bahwa satu urgensi dalam program digitalisasi sudah berlangsung cukup lama, dan untuk saat ini menjadi satu momentum switch off dari TV analog ke digital, karena memang desakannya sudah cukup kuat. Meski demikian, ia meminta agar Pemerintah realistis dalam melaksanakan digitalisasi TV, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan TV analog.

 

"Walaupun kita juga harus realistis bahwa di masyarakat sana masih banyak yang masih menggunakan TV analog atau TV tabung. Disebutkan jumlahnya ada sekitar 6,6 juta kepala keluarga," ujar Nurul di sela-sela Rapat Baleg DPR RI yang membahas digitalisasi TV pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Jakarta, Senin (28/09/2020).

 

Ia menyarankan Pemerintah untuk bersikap adil, karena tidak semua orang bisa membeli TV baru. Kendati kemudian ada kesepakatan untuk masyarakat pengguna TV tabung itu akan digunakan set of box-nya secara gratis. "Itu akan kami kawal dan ini sebenarnya tantangan untuk Pemerintah, karena yang saya tahu, belum semua tempat itu siap dengan digitalisasi. Nah ini kembali tantangannya kepada Pemerintah," sambungnya.

 

Politisi Partai Golkar ini mengaku akan terus mengawal dan mengawasi Pemerintah terkait hal tersebut agar tidak menguntungkan satu kelompok ataupun segelintir orang. Meski demikian hal ini merupakan cerminan dari kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari. "Ini kan kemajuan teknologi kita tidak bisa menghindar,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu.

 

Anggota Komisi I DPR RI itu pun juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Pemerintah tentang hal ini masih tidak meratanya frekuensi jaringan di daerah. "Ada juga daerah yang memang secara frekuensi belum siap infrastrukturnya. Nah ini makanya harus dikawal terus. Kita sudah oke digitalisasi, tapi Pemerintah juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah untuk daerah yang belum siap itu," tutup Nurul. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman berlakohol membutuhkan solusi alternatif dalam...
Bukhori Usulkan Tiga Poin Utama Landasan Penyusunan RUU PKS
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori mengusulkan tiga poin utama sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual...
Nusron Wahid Harap Perdebatan Seputar RUU PKS Diselesaikan dengan Dialog
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan...
Pembahasan RUU Minol Perlu Fokus pada Pengendalian
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu...