BAKN Telaah Efektivitas Subsidi Energi Transportasi di Sukabumi

07-10-2020 / B.A.K.N.

Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan (empat dari kanan) memberikan cinderamata kepada Pemerintah Kota Sukabumi, serta Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Bappeda terkait pengguna transportasi dan Ekbang-KD Setda Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Foto : Eot/Man

 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Kunjungan Kerja ke Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk melakukan penelahan terhadap efektivitas dari implementasi kebijakan subsidi energi khususnya di bidang transportasi di wilayah itu. Serta, meninjau dampak positif subsidi energi bagi masyarakat setempat.

 

Pemaparan tersebut disampaikan Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan usai memimpin pertemuan Tim Kunker BAKN DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Sukabumi, serta Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Bappeda terkait pengguna transportasi dan Ekbang-KD Setda Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). 

 

"Kita dengar, mayoritas warga Sukabumi  merupakan pengguna motor dan angkot (angkutan kota). Tetapi, di lapangan kita melihat justru kadang-kadang para pengguna mobil  pribadi yang membeli bensin atau solar subsidi. Nah, ini yang sedang kita pikirkan cara efektifnya, sehingga subsidi menjadi tepat sasaran untuk menjangkau kalangan miskin," ujar Marwan. 

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, berdasarkan tinjauan tersebut ke depannya BAKN DPR RI akan melakukan berbagai kajian mengenai penerapan subsidi. Yakni, kajian opsi subsidi drive secara nasional sama rata atau subsidi berdasarkan pemilahan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. 

 

"Hal ini akan dikaji, sehingga bisa diterapkan apakah subsidi bisa langsung drive secara nasional itu sama atau harus dipilah sesuai kondisi sosial masyarakat di masing-masing daerah. BAKN menginginkan subsidi energi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara," pungkas legislator dapil Lampung II itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...