Jelang Pilkada, Protokol Kesehatan Covid-19 Harus Diperketat

08-10-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso. Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang telah melalui kajian mendalam, sesuai keputusan rapat DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan catatan, penerapan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sangat ketat. 

 

Untuk itu, Agung mengingatkan penyelenggara Pilkada tahun 2020 mendatang secara khusus dalam hal ini pihak Bawaslu untuk betul-betul melakukan pengawasan protokol Covid-19 secara ketat. Pemaparan tersebut disampaikan Agung saat diwawancarai Parlementaria di Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

 

“Komisi II dengan kajian yang mendalam, juga telah melakukan rapat dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu dan dalam rapat tersebut kami memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Tetapi, catatannya dengan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diperketat. Poin ini yang harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu,” ujar Agung.

 

Termasuk, tutur politisi Fraksi Partai Demokrat ini, pada masa kampanye mendatang harus menghindari adanya pengumpulan massa. Seperti pertunjukan dangdut, pengumpulan massa di lapangan untuk menghindari timbulnya klaster-klaster baru penularan Covid-19.

 

“Jangan sampai nanti justru Pilkada ini menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kami minta jaminan dari Bawaslu untuk tegas. Kalau memang betul ditemukan adanya potensi pelanggaran aturan, maka harus tegas dibubarkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19,” tandas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu.

 

Legislator dapil Jawa Barat I ini menyarankan, ke depannya para paslon peserta Pilkada 2020 dapat melakukan berbagai terobosan sistem kampanye terbaru memanfaatkan era kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Poin pentingnya, tegas Agung, kampanye tidak boleh menimbulkan kerumunan secara fisik.

 

“Kalau ada paslon yang mau membuat konser secara virtual dipersilahkan. Namun, adanya kampanye di lapangan dengan mengumpulkan massa dan arak-arakan itu yang harus dihindari. Mari, saat ini para peserta Pilkada menggunakan cara yang baru untuk kita menyajikan visi-misi paslon dengan pemanfaatan teknologi yang sudah maju pesat,” pungkas Agung. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Apresiasi Pelaksanaan Tes Seleksi CASN di Medan
23-09-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan ujian...
Tingkatkan Kualitas SKD CASN, Sistem CAT Perlu Dibenahi
23-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan perlu adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon...
Komisi II Dorong Adakan Bimtek untuk Guru Honorer Calon PPPK
23-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyoroti persoalan banyaknya kegagalan yang dialami tenaga honorer yang melamar sebagai ASN Pegawai Pemerintah...
Komisi II Soroti Masalah Pelaksanaan Seleksi CASN 2021
22-09-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti ada beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan tes Calon Aparatur Sipil Negara...