Naskah Final UU Cipta Kerja Tidak Keluar dari Keputusan Panja

13-10-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya. Foto : Azka/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan, naskah final Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan berbeda dari keputusan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Setelah dilakukan finalisasi, subtansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berubah, karena finalisasi tersebut hanya berupa hal teknis seperti memperbaiki kesalahan kecil dalam pengetikan. Dia pun menegaskan, keputusan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna tidak akan diubah.

 

"Perbaikan-perbaikan yang dilakukan tidak ada keluar dari keputusan Panja. Dan semua keputusan Panja bisa ditelusuri melalui rekaman video yang disiarkan langsung dari TV Parlemen dan Medsos DPR RI. Kalau ada pertanyaan dan pernyataan yang berbeda dari apa yang sudah diputuskan di Paripurna, itu tidak benar," tandas Willy saat dihubungi Parlementaria, Selasa (13/10/2020).  

 

DPR memiliki waktu tujuh hari setelah rapat paripurna untuk mengirimkan naskah final UU Cipta Kerja  yang telah disahkan kepada pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah sampai di pemerintah, naskah itu akan dicek ulang terlebih dahulu. Setiap UU yang telah diundangkan akan diunggah ke situs resmi Sekretariat Negara. Dan naskah final UU tersebut akan dipublikasikan setelah menjadi Lembar Negara.

 

Dalam kesempatan ini Willy sebagai Wakil Ketua Panja juga menjelaskan, sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja, DPR RI telah mengundang bukan hanya ahli atau pakar dalam setiap proses pembahasan, bahkan beragam organisasi masyarakat sipil dengan konsentrasi advokasi yang spesifik pun turut diundang. Organisasi seperti serikat pekerja, serikat profesi, dan organisasi sejenis pun turut dilibatkan.

 

"Sedari awal komitmen telah ditetapkan untuk memperjuangkan semua kepentingan, khususnya mereka yang paling lemah. Namun demikian, perjuangan bukan hanya hari ini. Masih panjang perjalanan yang harus ditempuh untuk memajukan bangsa ini. Dalam perjuangan, terkadang jalan tengah harus diambil. Bagaimana pun langkah bijak selalu dibutuhkan guna mempertemukan titik kesepakatan bersama," papar Willy.

 

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menyadari, tidak semua bisa tercapai dan memberikan rasa puas bagi semua kalangan. Banyak klausul di UU Ciptaker yang memberi banyak manfaat bagi bangsa. Kesempatan memiliki kebijakan satu peta, perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, kemudahan perizinan kapal bagi nelayan kecil, kemudahan bagi pengusaha kecil yang ingin memulai usaha, kemudahan mengurus sertifikasi halal, berbagai fasilitas bagi UMKM, tentu juga menjadi pertimbangan untuk akhirnya tetap menerima UU ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada.

 

"Menyatakan menolak di ujung dan mengambil keuntungan politik dalam situasi seperti ini bukan hal yang sukar. Namun menghindar dari medan perjuangan bukanlah sikap kesatria. Rekaman proses, video-video, dan naskah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dalam rapat menjadi bukti otentik konsistensi kami," pungkas Willy. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman berlakohol membutuhkan solusi alternatif dalam...
Bukhori Usulkan Tiga Poin Utama Landasan Penyusunan RUU PKS
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori mengusulkan tiga poin utama sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual...
Nusron Wahid Harap Perdebatan Seputar RUU PKS Diselesaikan dengan Dialog
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan...
Pembahasan RUU Minol Perlu Fokus pada Pengendalian
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu...