Baleg DPR Lanjutkan Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga

12-11-2020 / BADAN LEGISLASI

Suasana Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali melanjutkan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Foto: Azka/Od

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali melanjutkan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Beberapa fraksi menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu mencampuri urusan rumah tangga atau pribadi. Salah satunya yang menyampaikan hal itu adalah Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijaya. Baginya, ada hal-hal dalam rumah tangga yang tidak bisa diatur dalam undang-undang.

 

"Ada beberapa yang saya anggap mengganjal. Bahwa negara seolah-seolah akan mencampuri urusan keluarga sampai ke ranah rumah tangga. Rumah tangga itu terbangun oleh beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita undangkan. Di situ ada rasa, ada problematika, cinta, ada toleransi, yang mungkin saja juga di dalam keluarga itu terdiri dari bermacam-macam," ungkap Esti di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

 

Esti lalu menceritakan soal kemajemukan keluarganya. Ia khawatir, adanya RUU Ketahanan Keluarga ini justru menimbulkan perpecahan dan ketidaknyamanan dalam keluarga. "Menantu saya muslim, saya katholik, keluarga suami saya kristen, tetapi itu tidak menjadikan persoalan yang kemudian menjauhkan kami. Tetapi kalau kemudian ada pengaturan-pengaturan yang berlindung kepada penguatan agama, iman, dan takwa, justru kami mempunyai kekhawatiran," ujar Esti.

 

"Sesuatu yang sudah terbangun di negara yang berideologi Pancasila ini, dapat menimbulkan perpecahan atau bahkan ketidaknyamanan di dalam keluarga atas nama harus satu agama misalnya. Karena bicaranya kan harmonis di dalam keluarga, yang saya tangkap di dalam UU ini adalah kemudian harus sama. Ini yang berbahaya," sambungnya.

 

Kritikan senada juga disampaikan Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyebut RUU Ketahanan Keluarga berpotensi memecah belah bangsa, alih-alih menjadi pemersatu. Nurul bahkan menyebut RUU ini resek, karena mengurusi rumah tangga.

 

"Di dalam RUU Ketahanan Keluarga ini, kita juga menjadi suatu bangsa yang kayaknya resek begitu ya. Resek-nya itu begini, seperti di Bab 9, ada peran serta masyarakat. Ini semangatnya menjadi seperti kita mengurusi rumah tangga orang lain. Rumah tangga itu mempunyai entitasnya sendiri," kata Nurul.

 

Alih-alih membuat UU baru, Nurul mengusulkan agar merevisi UU Perkawinan. Ia mengaku tidak memahami alasan dibuatnya RUU Ketahanan Keluarga yang menurutnya terlalu mengurusi ranah privat ini.

 

"Daripada membuat yang baru, mendingan merevisi UU Perkawinan yang memang sudah menjadi agenda lama. Alangkah baiknya kita berpikirnya holistik, rendah hati, bahwa kita ini negara kesatuan, dan bukan homogen, tapi heterogen, dan sangat multikultur. Jadi kalau tidak menerima kondisi kita sebagai satu negara yang majemuk, yang multikulturalisme, ya sulit juga. Saya tidak mengerti cara berpikirnya itu seperti apa, kok malah mengurusi hal-hal yang sangat pribadi," ujarnya.

 

Salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga Netty Prasetiyani mengatakan, semua usulan yang disampaikan Anggota Baleg akan memperkaya dan melengkapi RUU Ketahanan Keluarga menjadi sebuah gagasan yang dapat diimplementasikan nantinya. Netty kembali menegaskan RUU Ketahanan Keluarga tidak akan mengatur soal ranah privat.

 

“Saya sepakat RUU ini tidak akan mencampuri hal yang sifatnya privat. Ini adalah sebuah gagasan yang kita ingin persembahkan kepada hadirnya keluarga-keluarga berkualitas di Indonesia. Saya dan teman-teman tegaskan bahwa kita tidak berbicara dan mengintervensi ruang privat," kata Netty.

 

Menurut Netty, substansi RUU tersebut adalah bagaimana pemerintah memiliki keberpihakan dalam mewujudkan keluarga yang kuat. Pihaknya menyadari tidak mungkin menyeragamkan keluarga-keluarga di Indonesia dengan satu UU. “Dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, tidak ada sama sekali upaya untuk mengintervensi ruang privat dan tidak ada keinginan untuk menyeragamkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis keluarga yang ada di Indonesia," imbuhnya. (rnm,dl/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman berlakohol membutuhkan solusi alternatif dalam...
Bukhori Usulkan Tiga Poin Utama Landasan Penyusunan RUU PKS
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori mengusulkan tiga poin utama sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual...
Nusron Wahid Harap Perdebatan Seputar RUU PKS Diselesaikan dengan Dialog
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan...
Pembahasan RUU Minol Perlu Fokus pada Pengendalian
14-07-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu...