Subtansi RUU Ketahanan Keluarga Masih ‘Debatable’

16-11-2020 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya dalam rapat di Ruang Rapat Baleg, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Rapat Panja Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga masih mengalami dinamisasi, perdebatan tentang urgensi dan tidak, masih terjadi di antara pengusul dengan Anggota Dewan yang lainnya. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan bahwa Panja Badan Legislasi merekomendasikan kepada para pengusul untuk membuat sandingan dengan Undang-Undang yang terkait, di mana letak lex specialis dalam RUU Ketahanan Keluarga.

 

"Panja ini merekomendasikan sekali lagi kepada pengusul untuk membuat sandingan dalam beberapa hal dengan Undang-Undang yang terkait. Di mana letak lex specialis-nya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan, dibandingkan dengan Undang-Undang Kependudukan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” papar Willy dalam rapat di Ruang Rapat Baleg, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

 

Dia mengungkapkan subtansi RUU Ketahanan Keluarga masih debatable. Padahal Rapat Panja Badan Legislasi ini sebagai lajutan harmonsiasi dari rapat yang sebelumnya. Sementara keesokan harinya, Selasa (17/11/2020) akan ada rapat lebih lanjut sekaligus pleno pengambilan keputusan. "Besok jam 1 akan ada rapat Panja sekali lagi, setelah itu akan ada pleno Baleg untuk pengambilan keputusan. Apakah RUU ini akan lanjut sebagai inisiatif DPR yang akan diajukan ke Paripurna, atau berhenti di Baleg saja," jelas Willy.

 

Para pengusul RUU Ketahanan Keluarga diminta menjabarkan argumen yang lebih rasional tentang urgensi peran negara, dan bukan untuk mengintervensi ruang privat warga negaranya. "Ada di mana peran negara, bukan intervensi. itu yang digaris bawahi. Bagaimana negara memfasilitasi keluarga yang sedang dalam masalah. Tingginya angka perceraian, itu berdampak pada tumbuh kembang biologis dan psikologis anak," ungkap Willy.

 

Sebelumnya, para pengusul mengungkapkan bahwa pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk menjadikan keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ketahanan keluarga diutamakan bersifat hulu dengan meningkatkan keterampilan hidup keluarga, agar keluarga mampu menjalankan fungsinya, serta mencegah atau meminimalisasi risiko kerentanan sepanjang tahap perkembangan keluarga. (eko/sf/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali
10-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan serius mencermati aspirasi yang disampaikan masyarakat Bali pada penyusunan Program Legislasi Nasional...
Baleg Tegaskan 7 RUU Provinsi Usulan Komisi II tidak Membentuk Provinsi Baru
07-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan yang...
Baleg: EBT Harus Dikelola dan Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat
05-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk...
Jangan Ada Tumpang Tindih Kewenangan Dalam RUU EBT
01-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Riezky Aprilia memahami keinginan pemerintah daerah agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam Rancangan...