UMKM Masih Kesulitan, BAKN: Subsidi Jangan Dicabut

18-11-2020 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabillitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu bertukar cinderamata usai mengikuti lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020). Foto : Erlangga/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabillitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu mengatakan ada kekhawatiran masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil DAN Menengah (UMKM) terhadap berakhirnya masa pemberian bantuan (subsidi dan stimulus) di akhir tahun 2020. Ia mengaku akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus.

 

Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai mengikuti lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020). Dalam lawatan tersebut disampaikan bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19 dengan catatan pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi minus hampir 14 persen.

 

“Ada kekhawatiran dari para pelaku umkm terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku umkm belum bisa survive. Sehingga ini yang kemudian mereka diantaranya mengajukan agar supaya pemberian subsidi dan stimulus terhadap umkm ini masih perlu dilanjutkan,” terangnya.

 

Anggota Komisi V DPR RI yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan bahwa dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut, telah mempengaruhi kondisi para pelaku UMKM di Bali yang dinilainya sangat sulit mengembangkan usaha agar bisa survive.

 

“Oleh karena itulah harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemda sudah menyalurkan Rp 48 miliar untuk UMKM, nah pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan termasuk subsidi energi,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...