Prioritaskan Subsidi Energi di Bali

18-11-2020 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemda Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020). Foto : Erlangga/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabillitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya meminta realisasi subsidi energi di Provinsi Bali dapat diprioritaskan untuk saat ini. Sebab pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah melumpuhkan industri pariwisata yang notabene menjadi penghasilan utama masyarakat dan usaha mikro di Bali.

 

Hal tersebut disampaikan Agung Rai kepada Parlementaria usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020). Agung Rai juga menjelaskan bahwa masih ada penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran, sehingga hal ini perlu dicermati Pemprov Bali.

 

“Kita melihat subsidi energi yang diberikan mungkin ada beberapa sudah disampaikan (dalam paparan) ada yang tidak tepat sasaran. Sekarang terkait dengan adanya UMKM-UMKM, tentunya informasi ini sangat berharga bagi kami agar masyarakat bisa khususnya jumlah yang sangat besar yang belum terealisasi. Kalau perlu pun harusnya ditingkatkan di Bali ini,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun berharap subsidi-subsidi tersebut juga tidak tersendat, sebab ia melihat perekonomian Bali saat ini perlahan mulai menggeliat. Dari hal tersebut menurutnya sudah jelas Bali membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat dapat bangkit kembali membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

 

“Jadi (subsidi) segera direalisasikan dan kemudian didorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka harapkan dengan adanya bantuan ini. Sehingga bisa mereka membuat kredibilitas UMKM mereka agar bisa bangkit kembali. Selama ini kan mereka terbentur dengan kemampuan dalam pendanaan sehingga pergerakan ekonomi tidak berjalan,” jelas legislator dapil Bali itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...