MenPAN-RB Diminta Beri Kejelasan Honorer K2 yang LulusPPPK

19-11-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal meminta kejelasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo terkait permasalahan tenaga honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum diangkat. Ia menilai masalah tersebut sudah lama terjadi sehingga sudah seharusnya dapat segera terselesaikan.

 

“Pak Menteri saya dapat laporan dari asosiasi honorer K2 Indonesia mereka itu meminta kepada MenpanRB untuk memberikan kejelasan terkait PPPK ini. Mereka itu sudah lulus seleksi, sudah lama, tetapi tidak jelas nasibnya sampai sekarang,” kata Syamsurizal saat Rapat Kerja dengan MenpanRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

 

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah harus fokus untuk memperhatikan nasib pegawai honorer yang sudah lama mengabdi terutama guru, dosen dan penyuluh pertanian di daerah-daerah. Dia menekankan agar MenpanRB menindak kepala daerah yang masih menerima tenaga honorer namun permasalahan yang lama belum selesai.

 

“Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja Pak Menteri, karena pemerintah harus lebih perhatikan nasib pegawai honorer yang sudah lama mengabdi. Mereka itu meminta juga agar MenpanRB menindak kepala daerah yang masih merekrut tenaga honorer,” sebut politisi Fraksi PPP ini.



Seperti yang diketahui, terdapat 51.293 tenaga honorer K2 yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan PPPK, namun hingga saat ini pemerintah melalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) masih belum memberikan kejelasan status terhadap peserta yang sudah lolos tes. (tn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Komisi II Ungkap Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
01-07-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dirasa lebih cepat ketimbang...
Wakil Ketua Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu
01-07-2022 / KOMISI II
Pengesahan RUU Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI menimbulkan implikasi lain terkait Pemilu....
Konsekuensi RUU DOB Papua, Akan Ada Penambahan Anggota DPR
29-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan sejumlah dampak yang timbul akibat pemekaran di Papua yang Rancangan Undang-Undang...
Ahmad Muzani: Misi Perdamaian Presiden Jokowi Sejalan dengan Amanat UUD 1945
29-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam kunjungan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia....