Kesejahteraan Guru Honorer Jadi Fokus Utama DPR

21-11-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai memimpin pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, dan Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020). Foto : Puntho/Man

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan nasib serta kesejahteraan guru terutama dalam hal ini guru honorer menjadi fokus perhatian utama bagi Komisi X DPR RI dan pemerintah. Hetifah menyatakan, terlebih guru merupakan figur sentral yang memiliki peran penting nan begitu vital dalam menentukan kualitas pendidikan tanah air.

 

Penegasan tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan an Kebudayaan, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020). 

 

"Guru memiliki peran vital dalam mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Jadi, tentu guru menjadi satu perhatian khusus DPR. Alhamdulillah, saat ini salah satu bentuk perhatian adalah berupa bantuan subsidi upah kepada guru non-PNS. Ke depannya, tahun 2021 akan dibuka 1 juta kesempatan bagi honorer untuk mengikuti kesempatan terbuka sebagai PPPK dengan anggaran dari APBN," ungkap Hetifah. 

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dengan nada gembira menyatakan mulai adanya titik terang kesempatan menjadi pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu menjadi harapan dan semangat baru kepada guru honorer. Sembari, ia juga akan terus memperjuangkan tenaga kependidikan lainnya seperti pustakawan dan tenaga tata usaha administrasi.

 

"Yang penting, awalnya (para guru honorer) ikut tes. Siapapun nanti bisa ikut, tenaga honorer yang ada sekarang akan diprioritaskan. Adapun, persyaratan seperti umur walaupun di atas 35 tahun tapi bisa lolos maka tentu saja bisa diangkat menjadi PPPK. Tolok ukurannya adalah tes," pungkas legislator dapil Kalimantan Timur itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mustafa Kamal: LADI Harus Dievaluasi
20-10-2021 / KOMISI X
Menyusul tak berkibarnya bendera Merah Putih saat penyerahan Piala Thomas di Denmark, Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal meminta...
Dewi Coryati: Harus Ada Kepastian Perizinan Event di Semua Tingkatan
19-10-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati menerima berbagai keluhan dan masukan penting dari para pelaku industri event di tanah...
Komisi X akan Tindaklanjuti soal Kebijakan Tunggal Perizinan Bagi Industri Event
19-10-2021 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa asosiasi yang bergerak dalam industri even,...
Komisi X Dukung Pembangunan ‘Sport Center’ di Kalbar
13-10-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun sport center dan sarana...