Kesejahteraan Guru Honorer Jadi Fokus Utama DPR

21-11-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai memimpin pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, dan Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020). Foto : Puntho/Man

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan nasib serta kesejahteraan guru terutama dalam hal ini guru honorer menjadi fokus perhatian utama bagi Komisi X DPR RI dan pemerintah. Hetifah menyatakan, terlebih guru merupakan figur sentral yang memiliki peran penting nan begitu vital dalam menentukan kualitas pendidikan tanah air.

 

Penegasan tersebut disampaikan Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan an Kebudayaan, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/11/2020). 

 

"Guru memiliki peran vital dalam mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Jadi, tentu guru menjadi satu perhatian khusus DPR. Alhamdulillah, saat ini salah satu bentuk perhatian adalah berupa bantuan subsidi upah kepada guru non-PNS. Ke depannya, tahun 2021 akan dibuka 1 juta kesempatan bagi honorer untuk mengikuti kesempatan terbuka sebagai PPPK dengan anggaran dari APBN," ungkap Hetifah. 

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dengan nada gembira menyatakan mulai adanya titik terang kesempatan menjadi pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu menjadi harapan dan semangat baru kepada guru honorer. Sembari, ia juga akan terus memperjuangkan tenaga kependidikan lainnya seperti pustakawan dan tenaga tata usaha administrasi.

 

"Yang penting, awalnya (para guru honorer) ikut tes. Siapapun nanti bisa ikut, tenaga honorer yang ada sekarang akan diprioritaskan. Adapun, persyaratan seperti umur walaupun di atas 35 tahun tapi bisa lolos maka tentu saja bisa diangkat menjadi PPPK. Tolok ukurannya adalah tes," pungkas legislator dapil Kalimantan Timur itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hetifah Sjaifudian Sampaikan Laporan Panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
01-07-2022 / KOMISI X
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi Hetifah Sjaifudian menyampaikan laporan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi...
Komisi X dan Pemerintah Setujui RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Dibahas ke Pembicaraan Tingkat II
01-07-2022 / KOMISI X
Komisi X DPR RIdan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU)Pendidikan dan Layanan Psikologi dibahas ke Pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna....
Syaiful Huda Yakin Ekraf Indonesia Maju Pasca-Pandemi
29-06-2022 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meyakini ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia bisa majupasca pandemi Covid-19. Dirinya menyebut, potensi ekonomi...
Hetifah Sjaifudian Kecam Tindakan Asusila Dosen UNM
27-06-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam atas tindakan asusila yang dilakukan dosen teknik Universitas Negeri Makassar (UNM)...