Kemenag Harus Luruskan Disinformasi Seputar Haji

24-11-2020 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily Saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020)' Foto : Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memahami situasi yang dialami para calon jamaah haji karena banyak informasi yang tidak benar yang diterima sehingga meresahkan calon jamaah. Salah satunya adalah bahwa ibadah haji hanya diperuntukkan bagi calon jemaah dengan usia maksimal 50 tahun. Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Agama RI meluruskan informasi yang tidak benar yang telah beredar di masyarakat.

 

“Bahwa yang membuat resah sekarang ini kan di masyarakat ketika haji hanya dibatasi sampai usian 50 tahun yang disamakan dengan umrah (di era pandemi). Masyarakat resah lho pak. Kalau tidak salah 68 persen calon jamaah haji kita itu semua di atas 50 tahun. Jadi menurut saya Pak Plt. Dirjen (Penyelenggaraan Haji dan Umrah-red), didamaikan lah supaya jangan sampai masyarakat daftar puluhan tahun akhirnya kemudian dia menjadi down,” ujar Ace.

 

Saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020), politisi Partai Golkar itu juga meminta Kemenag RI untuk tidak terburu-buru mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2021. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

 

“Saya ingin menanggapi pada rapat kerja yang lalu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak ada kenaikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2021. Sebetulnya itu mazala mubakkiran (terlalu pagi/dini). Itu terlalu pagi untuk disampaikan seperti itu. Karena harusnya itu dibahas setelah kita duduk bersama untuk membedah terutama di tengah pandemi, maka konsekuensinya proses pembiayaan pun pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan seperti kapasitas kamar,” kata Ace.

 

“Saya mengusulkan pembahasan tentang BPIH untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan setelah ada sinyal positif dari pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai kita sudah menentukan pembahasan Panja dan lain-lain,” lanjut politikus dapil Jawa Barat II itu.

 

Pada rapat kerja tersebut, Kemenag RI menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M. Ace menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima oleh Komisi VIII DPR. “Intinya yang ingin saya sampaikan kepada bapak menteri, bahwa kami menerima laporan pertanggung jawaban tersebut,” pungkasnya.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji
26-02-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat...
Komisi VIII Siap Bantu Pemkot Semarang Tangani Banjir
17-02-2021 / KOMISI VIII
Curah hujan tinggi disertai cuaca ekstrem di Pulau Jawa menyebabkan di sebagian wilayah mengalami banjir dan longsor, termasuk di Jawa...
Komisi VIII Tegaskan Pentingnya ‘Grand Design’ Tata Kelola Pendidikan Pesantren Dan Madrasah
17-02-2021 / KOMISI VIII
Wakil KetuaKomisi VIII DPR RIDiah Pitaloka mengatakan, pendidikan madrasah danpesantren merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan...
Marwan Nilai Deklarasi Perdunu di Banyuwangi Tidak Perlu Diributkan
10-02-2021 / KOMISI VIII
Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) Indonesia mendeklarasikan keberadannya di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun bernama persatuan dukun, namun pengurusnya tidak melakukan...