Prolegnas Prioritas 2021 Harus Realistis

24-11-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Eno/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menuturkan beberapa catatan terkait usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 yang akan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Ia menyampaikan bahwa penetapan jumlah Prolegnas Prioritas RUU 2021 harus realistis, jumlahnya tidak perlu dipaksakan sebanyak-banyaknya. 

 

"Tetapi kita harus melihat ketersediaan waktu dan kemampuan dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk bisa menyelesaikan pembahasan Undang-Undang  di masing-masing Komisinya bersama pemerintah," kata Firman dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (24/11/2020).

 

Firman menjelaskan mengapa diperlukan sikap realistis dalam penyusunan Prolegnas. Berdasarkan pengalaman yang lalu, kinerja Dewan yang mudah terukur publik adalah fungsi legislasi, dari jumlah yang ditetapkan dalam prioritas dan yang selesai ditetapkan menjadi UU. “Oleh karena itu, dalam usulan kami seyogyanya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukan lagi RUU yang bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat,” ujarnya.

 

Anggota Komisi IV DPR ini pun mencontohkan RUU yang bisa menimbulkan kontroversi seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sudah disahkan menjadi inisatif DPR. Menurutnya, karena menimbulkan kontroversi di publik yang sangat luar biasa, sebaiknya tidak perlu lagi ditetapkan menjadi skala prioritas 2021.

 

“Menurut  saya bahwa RUU HIP belum menjadi RUU yang urgen untuk dibahas. Karena situasi bangsa saat ini masih hiruk-pikuk dengan gejolak politik dan itu tidak akan menguntungkan bagi pemerintah dan DPR,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Sama halnya juga dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang dulu pernah dibahas di Pansus DPR bersama pemerintah juga tidak selesai. “Ini harus juga dijelaskan oleh pemerintah kembali, kenapa tidak bisa menyelesaikan pembahasanya saat itu, dan apa masalahnya agar semua jelas,” tutup Firman. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Gali Masukan terkait Implementasi UU Pangan
28-01-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, Baleg DPR RI akhir-akhir ini menggali berbagai masukan dari daerah...
Baleg Akan Koordinasikan Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pertanian
27-01-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, Baleg menanggapi secara serius masalah pemanfatan lahan tidur guna aktifitas pertanian. Pemanfatan...
Nurul Arifin Dukung Program Swasembada Pangan di Jabar
27-01-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mendukung program swasembada pangan yang sedang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan...
Willy Aditya: Tingkatkan Produksi Pangan Secara Mandiri
25-01-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat guna membedah dan mendiskusikan...