Baleg Punya Hak Legitimasi Sebagai Lembaga Pembentuk UU

25-11-2020 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto : Kresno/Man

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, DPR RI seharusnya punya sikap yang independen dalam penetuan sikap pembentukan Undang-Undang saat menentukan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pernyataan tersebut ia ungkapkan, agar Anggota Baleg bersikap tegas dalam penentuan Prolegnas Prioritas. Meskipun saran dan masukan dari luar legislatif dibutuhkan, tapi DPR RI sebagai lembaga pembentuk UU punya kewenangan dalam penentuan sikap.

 

“Jadi jangan kita Anggota DPR selalu bilang tanya ke Pemerintah dulu. Nanti mendelegitimasi kewenangan kita sebagai sebagai lembaga pembentuk undang-undang," ungkap Supratman saat rapat penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

 

Supratman menilai tidak masalah bila DPR RI melakukan komunikasi lebih awal mengenai rencana mengeluarkan suatu RUU dari Prolegnas. Bahkan, menurutnya, komunikasi itu wajib hukumnya jika melihat legitimasi hukum yang diamanatkan Konstitusi kepada DPR RI selaku Lembaga Pembentuk UU. Dia juga menilai, Anggota Baleg tidak boleh juga menyatakan penolakannya terhadap pembahasan suatu RUU dari Prolegnas karena terpengaruh oleh sikap penolakan pemerintah yang lebih dulu disampaikan.

 

"Kalau pemerintah tiba-tiba tidak setuju, kemudian kita juga mundur. Itu juga membuat DPR yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Lembaga Pembentuk Undang-Undang, yang terjadi pergeseran. Jadi kita 'harakiri' atau bunuh diri," jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Meskipun demikian, Supratman setuju bila Anggota Baleg meminta Prolegnas disusun secara lebih realistis dalam rangka melihat RUU apa yang betul-betul penting untuk kebutuhan masyarakat saat ini. Dia mengatakan apabila Fraksi-Fraksi menyatakan penolakan, hendaknya disampaikan saat rapat pengambilan keputusan, ketika Baleg menggelar rapat pandangan mini Fraksi terkait susunan Prolegnas 2021.

 

"Jadi fraksi-fraksi yang tidak menginginkan atau tidak setuju terhadap daftar yang ada di dalam sini, mungkin nanti disampaikan secara tegas di dalam pandangan mini Fraksi, sebelum kita rapat kerja bersama dengan pemerintah. Sehingga kami nanti sudah bisa membuat daftar yang baru untuk bisa kami tandatangani bersama Pemerintah, DPD, dan DPR," ungkap Anggota Komisi VI DPR RI itu. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Sahkan 33 Prolegnas Prioritas 2021
15-01-2021 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan...
LOBO Diharapkan Dapat Mengedukasi Masyarakat Luas
17-12-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap ke depannya para pemenang Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) yang...
Partisipasi Pelajar Dibutuhkan dalam Pembahasan Legislasi
17-12-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya usai menjadi juri Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) di ruang rapat Baleg,...
Baleg Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
25-11-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda sementara pengambilan keputusan terkait daftar RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)...