Kekuasaan Menentukan Keberlanjutan Wilayah Pesisir

03-12-2020 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengan Gubernur Bangka Belitung, Wakil Bupati Bangka, dan otoritas Kementerian KKP serta Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR, Kamis (3/12/2020). Foto : Runi/mr

 

Kekuasaan yang kini sedang diemban di tangan para legislator maupun eksekutif dari pusat sampai daerah, sangat menentukan nasib keberlanjutan wilayah pesisir di Indonesia. Di tangan para pejabat itulah kebijakan menyangkut kawasan pesisir ditentukan.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan hal ini di hadapan Gubernur Bangka Belitung, Wakil Bupati Bangka, dan otoritas Kementerian KKP serta Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR, Kamis (3/12/2020). Rapat kali ini menyoal penambangan pasir di wilayah pesisir Provinsi Bangka Belitung yang tak terkendali sehingga menimbulkan degradasi lingkungan pesisir.

 

Ditegaskan Dedi, wilayah pesisir memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Wilayah pesisir dan laut yang makin lestari tentu memberi benefit berupa perikanan yang melimpah. Ini karena terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak masih terjaga. Dengan pengelolaan berkelanjutan, akan mampu menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan turun temurun.

 

"Namun sebaliknya, potensi pesisir perairan laut yang tidak dikelola secara berkelanjutan, maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan secara turun temurun. Potensi yang dimiliki akan habis dan punah, sehingga tidak lagi dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang," tutur politisi Partai Golkar ini.

 

Masalah krusial kawasan pesisir adalah pembangunan dan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Anak cucu harus ikut menikmati kekayaan hayati pesisir. Hanya saja masalahnya hari ini, kawasan pesisir sudah banyak yang rusak, termasuk pesisir di Bangka Belitung yang kini dipersoalkan. Ketika pesisir rusak, ekonomi masyarakat setempat juga ikut tertekan. Di tangan para pemegang otoritaslah, nasib pesisir ditentukan.

 

"Kita sebagai Anggota DPR RI ada batas waktunya, begitu juga bupati dan gubernur. Jangan sampai suatu saat kita menyesal, karena tidak bisa menjaga tugas dan kewajiban kita. Sehingga, suatu saat ketika menjadi rakyat biasa, kita main di pesisir, rakyatnya sudah tidak bisa melaut, pesisirnya sudah rusak, pasirnya sudah habis, begitu juga terumbu karang dan magrovenya habis," seru legislator dapil Jabar VII ini. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sudin Soroti Pagu Anggaran Ditjen KSDAE KLHK
22-09-2021 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti pagu anggaran tahun 2022 untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)...
Evaluasi Tata Ruang, Dedi Mulyadi Minta KLHK Koordinasi dengan Kementerian ATR
22-09-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian...
Perlu Pelibatan BUMDes untuk Kurangi Persoalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
21-09-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi. Perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi...
Legislator Minta Pemerintah Pertimbangkan Alokasi Anggaran untuk Perluasan Jagung
20-09-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk perluasan tanaman jagung agar pemenuhan kebutuhan...