PLTS Bangli Jadi Salah Satu Rujukan Penyusunan RUU EBT

04-12-2020 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin kunjungan kerja di Kantor Bupati Bangli, Bali, Kamis (3/12/2020). Foto : Eko/Man

 

Provinsi Bali melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kayubihi di Kabupaten Bangli berkomitmen tinggi terhadap energi bersih dari energi baru dan terbarukan seperti sinar matahari, tenaga air, angin, panas bumi, biomassa, biogas serta bahan bakar nabati cair. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai PLTS Bangli menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

 

“Dari sekian banyak pengembangan PLTS di Indonesia, PLTS yang dikelola oleh Perusda BMB Bangli (Perusahaan Daerah Kabupaten Bangli Bhukti Mukti Bhakti) ini, merupakan PLTS yang sering menjadi rujukan kunjungan maupun pusat pelatihan energi baru terbarukan,” kata Alex di Kantor Bupati Bangli, Bali, Kamis (3/12/2020). Dalam kesempatan itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI juga meninjau langsung PLTS Kayubihi.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan PLTS Kayubihi di Bangli sebagai obyek kunjungan Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun RUU EBT untuk mendukung kebijakan energi nasional, dimana energi terbarukan memiliki peranan sangat penting sebagai sumber energi di masa mendatang.

 

Pada tahun 2013 lalu, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI telah meresmikan PLTS di Bangli. Dimana pengelolaan pembangkit dilaksanakan Perusahaan Daerah Kabupaten Bangli, Bhukti Mukti Bhakti (Perusda-BMB). PLTS ini menghasilkan daya 1 MWp dan terhubung langsung ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Royalti 0 Persen Hilirisasi Batu Bara Harus Selektif
24-02-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah harus selektif dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembebasan royalti 0 persen terhadap...
PLN Perlu Siapkan Tim Khusus Siaga Banjir
22-02-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu menyiapkan tim khusus siaga banjir. Hal ini guna...
Eksplorasi Blok Migas Sijunjung Masih Terhambat Sejumlah Kendala
13-02-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring menggambarkan sejumlah aspek yang menjadi kendala terhambatnya kegiatan eksplorasi Blok South West Bukit...
Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional
13-02-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap industri baja nasional. Mengingat saat ini pemerintah malah...