Pandemi dan Pilkada, Tantangan Tersendiri Bagi Aparat Penegak Hukum

06-12-2020 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan tim kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepalan Kanwil Kemenkumham Riau, di Kantor Kajati Riau, Jumat (04/12/2020). Foto : Singgih/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyatakan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pilkada  serentak pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan tim kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepalan Kanwil Kemenkumham Riau, di Kantor Kajati Riau, Jumat (04/12/2020). Beberapa hal yang menjadi sorotannya pada pertemuan ini seperti netralitas aparat dalam pilkada di Riau, penegakan hukum pelanggar pilkada, penegakan hukum terhadap protokol kesehatan.

 

“Terkait netralitas aparat untuk Pilkada serentak 2020, di sembilan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di Provinsi Riau, Pak Kapolda dan Bu Kajati menjamin netralitas aparatnya dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon peserta pilkada,” ungkap Pangeran Khairul Saleh.

 

Sementara terkait penegakan hukum, ia mengapresiasi  Gakkumdu yang telah tegas dan efektif, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum bagi pelanggar pidana pemilu yang diberi sanksi tegas. "Kemarin saya juga berkunjung ke Jambi. Di sana Gakkumdu-nya sangat tegas tidak pandang bulu. Ada wali kota yang kena sanksi dan juga timsesnya gubernur terkena sanksi. Saya berharap Gakkumdu Riau ini juga tegas, kepada siapapun tidak pandang bulu dan netral dalam Pilkada kedepan," ungkapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, politisi Fraksi PAN ini juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI menyoroti perkara dugaan korupsi pada Bantuan Sosial di Kabupaten Siak dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 57,6 miliar.

 

“Kami berharap kasus ini terus upayakan penanganannya dan menetapkan tersangkanya, tapi semuanya kita serahkan kepada Ibu Kajati Riau. Ada 200 saksi yang sudah dipanggil, sekda provinsi juga sudah dipanggil tapi sampai sekarang tersangkanya belum ditetapkan,” harapnya. (skr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pantau Penanganan Covid-19, Komisi III Sambangi Polda dan Kejati Lampung
22-01-2022 / KOMISI III
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung menitikberatkan adanya sinergitas dan keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH), baik...
Johan Budi: Jangan Ada Penyalahgunaan Wewenang di BNN
21-01-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol.Petrus Reinhard Golose bertindak tegas terhadap...
Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Atasi Sengketa Lahan di Sentul
20-01-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir geram setelah mendapatkan penjelasan dari warga Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, terkait...
Komisi III Akan Telusuri Persoalan Sengketa Tanah antara Warga dan Sentul City
20-01-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengusulkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III untuk melakukan kunjungan demi menelusuri persoalan...