BAKN Serap Masukan Pakar Terkait Sistem Penyaluran Subsidi

04-12-2020 / B.A.K.N.

Wakil Ketua BAKN DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya saat pertemuan Tim Kunker BAKN dengan para pakar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (4/12/2020). Foto : Nadia/mr

 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyerap pakar terhadap tata kelola pembagian subsidi BBM dan gas elpiji yang sampai saat ini, dirasa tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan oleh beberapa kalangan tertentu. Wakil Ketua BAKN DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya  berharap, masukan yang didapat dari para pakar terkait penelahaan terhadap kebijakan pengelolaan subsidi energi, dapat membuat BAKN memberikan rekomendasi pengelolaan yang tepat dan komprehensif,

 

“Kami minta masukan bagaimana caranya melakukan pengaturan ini dengan baik. Karena selama ini elpiji yang 3 kg ini kadang-kadang tidak pada tempat yang tepat. Artinya mereka (masyarakat) yang seharusnya dapat subsidi elpiji 3 kg kadang-kadang kehabisan. Jadi kami minta masukan mereka (pakar) apa yang kita bisa lakukan dalam memberikan masukan kepada komisi yang terkait,” katanya usai memimpin pertemuan Tim Kunker BAKN dengan para pakar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (4/12/2020).

 

Agung, biasa ia disapa melanjutkan, adanya masukan-masukan dari pakar ini tentu agar tidak adanya lagi temuan-temuan yang terkait dengan penyalahgunaan subsidi BBM dan gas elpiji 3 kg. Meskipun ada, setidaknya presentasenya berkurang. Adanya masukan dari pakar ini juga sebagai bentuk pertimbangan BAKN terkait apakah perlu terus dilakukan subsidi atau tidak. Mengingat, tambah politisi PDI-Perjuangan itu, anggaran subsidi energi ini setiap tahunnya bertambah, namun penyalurannya tidak tepat sasaran.

 

“Karena selama ini banyak kendala-kendala yang kita hadapi like and dislike ini sangat besar sekali terjadi di lapangan. Oleh dari itu, kita mengharapkan mengurangi terjadi ketimpangan ini untuk (sasaran) yang betul-betul tepat. Dan kami sarankan mereka (masyarakat) yang sudah mampu janganlah berebutan mencari gas 3 kg, kalau 12kg yaa memang kewajiban mereka. Jangan yang bisa beli rumah di kompleks-kompleks elit, tahu-tahu kita dapat informasi mereka menggunakan gas elpiji 3 kg,” tandas legislator dapil Bali itu.

 

Senada, Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan masukan ini untuk membahas secara komprehensif perihal subsidi energi, dimana subsidi tidak lagi semata-mata bermakna kuantitatif secara ekonomi, tetapi harus dinilai secara kualititatif. Mengingat sampai hari ini yang disubsidi oleh pemerintah adalah energi fosil, dimana di dalamnya adalah BBM dan gas elpiji. Padahal menurut politisi Partaai NasDem itu, faktanya saat ini semua sudah sepakat bahwa yang disubsidi itu mestinya energi yang bersih dan terbarukan.

 

“Sisi lain kan ada sebuah kenyataan, bahwa sebagaimana juga berkali-kali ditekankan oleh para pakar para narasumber bahwa memang dari berbagai pendekatan, dapat pertimbangan yang ada kita masih di butuhkan subsidi itu untuk mencapai apa yang disebut dengan balance atau keberimbangan dari mekanisme pasar yang tidak sempurna itu, dimana kehadiran negara maka lantas diperlukan sekali supaya bagi masyarakat yang tidak berkemampuan itu bisa mendapatkan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini, Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan (F-PD), dan Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun (F-PG), Amir Uskara (F-PPP), Bachrudin Nasori (F-PKB), dan Ahmad Najib Qodratullah (F-PAN). (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...