PLTS Bangli Bisa Dijadikan Contoh Kemandirian Energi Listrik

07-12-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (3/12/2020). Foto : Eko/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam beranggapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kayubihi, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain dalam upaya kemandirian energi listrik. Pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Bangli, Bhukti Mukti Bhakti (Perusda-BMB) ini bisa menghasilkan daya 1 MW dan terhubung langsung ke jaringan Perusahan Listrik Negara. Menurutnya PLTS tersebut mampu memasok aliran listrik untuk sebuah kabupaten meskipun tetep di-blanding dengan PLN.

 

"PLTS Bangli yang dikelola oleh perusahaan daerah bisa dijadikan contoh oleh pemerintah-pemerintah daerah di seluruh indonesia, terutama yang berada di garis khatulistiwa yang panas," ujar Ridwan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (3/12/2020).

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong pemerintah agar mampu mendistribusikan listrik secara merata dan adil. Pendistribusian yang merata ini perlu didukung oleh political will para pemangku kepentingan dengan kebijakan yang tepat.

 

"Yang perlu pemerintah dorong adalah melakukan revisi tentang rencana umum tenaga listrik di tahun 2021 yang sebentar lagi akan dibahas, tentunya dengan Komisi VII juga. Kebijakannya dulu kan besar, pemerintah menargetkan 10 ribu megawatt, 30 ribu megawatt, tidak apa-apa kepentinganya besar, tetapi harus terbagi kecil-kecil, agar semuanya terdistribusi dengan baik," jelas Ridwan.

 

Dengan dukungan kebijakan yang bertujuan pemerataan distribusi lisrik, akan berdampak positif pada nilai ekonomis dan masyarakat diuntungkan dengan sebaran listrik yang merata. Dia beranggapan perusahaan tenaga listrik yang Independent Power Producen (IPP) dengan perusahaan swasta investasinya triliunan, sehingga tidak terjangkau oleh pengusaha menengah, perusahaan daerah pun sulit menjangkau, malah lebih banyak asing karena investasinya cukup besar.

 

"Kalau ini dibagi kecil-kecil seperti ini, maka ini bisa menggerakan prodak ekonomi rakyat, dan juga sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk bisa berpatisipasi, semuanya tetap bersama PLN. Karena bagaimana pun hasilnya diterima PLN dan yang beli PLN. Nah cuman harga perlu diadakan penyesuaian kembali, meskipun PLTS ini lebih murah, jangan terus diturun-turunkan begitu, papar Ridwan.  

 

Dia mengungkapkan, PLTS bersih lingkungan, kalau pakai batu bara memang murah tapi dampaknya adalah penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang ada di sekitar PLTU. Anggota Dewan dapil Jawa Timur V ini pun mencontohkan yang terjadi di dapilnya. "Kita lihat Paiton di Jawa Timur, itu cerobong-cerobong, sekitar situ penyakitan semua. Ini (PLTS) kan tidak ada dampak, dangan sangat bersih lingkungan. Kami komisi VII sangat mendorong pemerintah, untuk menggerakan PLTS di dalam rangka mencapai target bauran yang 25 persen di Tahun 2025," pungkas Ridwan. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...
Komisi VII Setujui Anggaran 2023 untuk Tiga Mitranya
23-09-2022 / KOMISI VII
Tiga mitra Komisi VII DPR RI akhirnya disetujui anggarannya untuk tahun 2023. Ketiganya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),...
Raker Komisi VII Setujui Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2023 Rp5,5 Triliun
22-09-2022 / KOMISI VII
Rapat kerja Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui anggaran Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp5,5 triliun....
Mulan Jameela: Program Kompor Listrik Harus Dikaji Ulang
21-09-2022 / KOMISI VII
Program yang sedang dicanangkan pemerintah berupa konversi kompor gas ke kompor listrik harus dikaji ulang. Program ini dinilai bukan menyelesaikan...