Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat

10-12-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Arief/mr

 

Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen untuk tahun 2021. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan dengan kenaikan cukai rokok jangan sampai membuat perekonomian dan mematikan usaha rakyat dan harus lebih mementingkan kelangsungan usaha tembakau. 

 

"Semangat untuk menaikan tarif cukai jangan hanya mengejar target peningkatan penerimaan negara dari sektor cukai saja.Tetapi pemerintah harus lebih mementingkan kelangsungan usaha industri rokok skala menengah atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah),” kata Firman dalam keterangan persnya, Kamis (10/12/2020).

 

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan dengan menaikkan cukai rokok jangan sampai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semangatnya untuk meningkatkan UMK sebagai pilar perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

 

Sebelumnya diberitakan, Kemenkeu mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen. Kenaikan ini terdiri dari, industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) golongan I 18,4 persen, sigaret putih mesin golongan II A 16,5 persen, sigaret putih mesin IIB 18,1 persen, sigaret kretek mesin (SKM) golongan I 16,9 persen, sigaret kretek mesin II A 13,8 persen, dan sigaret kretek mesin II B 15,4 persen.

 

Adapun kebijakan mengangguhkan kenaikan produk rokok kretek tangan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, disebabkan oleh karakter industri sigaret kretek tangan yang memiliki tenaga kerja terbuka. Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah sebesar 12,5 persen. Kenaikan tarif ini berlaku pada 1 Februari 2021. Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah yakni, pengendalian konsumsi, tengaha kerja pada sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal dan penerimaan.

 

Dalam kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak melakukan simplifikasi golongan. Strategi yang diterapkan adalah pengecilan celah tarif antara SKM Golongan II A dengan SKM golongan II B. Pemerintah juga mengecilkan celah tarif antara SPM golongan II A dan SPM golongan II B. Besaran harga eceran di pasaran juga disesuaikan dengan kenaikan tarif di masing-masing kelompok. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bambang Purwanto Minta Gakkum KLHK Tegas Tangani Pencemaran di Sukoharjo
29-11-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menekankan agar Direktorat Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tegas...
Komisi IV Terima Aspirasi terkait Perkara 20 Persen Lahan Plasma di Kalteng
29-11-2021 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap permasalahan atas hak 20 persen lahan plasma untuk desa-desa di sekitar perkebunan sawit...
Kunker ke Brebes, Komisi IV Terima Keluhan dari Petani Bawang Merah
27-11-2021 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini menerima keluhan dari kelompok...
Perbaikan UU Cipta Kerja Mesti Berpihak terhadap Kedaulatan Pangan Nasional
26-11-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan memberikan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian omnibus law Undang-Undang Nomor...