Aboe Bakar Siap jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS

13-12-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy (kiri). Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menyayangkan masalah protokol kesehatan (prokes) berujung pada penahanan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Pasalnya, lanjut Aboe, selama Pilkada serentak lalu, Satgas Covid-19 mencatat adanya 178.039 kasus pelanggaran prokes, namun tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran mengabaikan prokes.

 

Namun demikian politisi F-PKS ini mengajak semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Karena HRS sendiri bersikap demikian. Hal itu terlihat dengan itikad baik HRS mendatangi Polda Metro Jaya. Menurutnya itu menunjukkan bahwa HRS sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang.

 

"Oleh karena itu, saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,” tegas Aboe Bakar dalam siaran persnya, Minggu (13/12/2020).

 

Dijelaskan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, pada umumnya, penangguhan penahanan dapat diberikan dengan tiga syarat. Pertama tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan. Kedua tidak menghilangkan barang bukti dan ketiga tidak akan melarikan diri.

 

"Saya melihat tiga syarat itu dapat dipenuhi oleh HRS, sehingga seharusnya penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik. Namun tentunya semua akan kembali kepada penyidik, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut,” pungkas Aboe Bakar. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Sambut Baik Masukan dari Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim
02-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Rudy Mas’ud menyambut baik rekomendasi...
Sahroni Kecam Tindak Kekerasan pada Tahanan
02-12-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam adanya dugaan aksi penganiayaan kepada tahanan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan karena...
Panja RUU Kejaksaan Dukung Tugas dan Wewenang ‘Asset Recovery’ Dikembalikan Kepada Kejaksaan
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Komisi III DPR RI...
Dimyati Natakusumah Dukung Kejaksaan Agung Setara dengan KPK
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung usulan Lektor Kepala Universitas Tadulako Palu Abdul Wahid, bahwa Kejaksaan Agung...