Komisi IX Minta Pemprov Jatim Tekan Angka Penularan Covid-19

15-12-2020 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR dengan jajaran Pemprov Jatim di Surabaya, Jatim, Senin (14/12/2020). Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menekan peningkatan angka penularan Covid-19. Pasalnya dari data yang ada, terdapat tren kenaikan kasus Covid-19 secara nasional, termasuk Jatim pascalibur panjang. Ia menilai, dari segi peningkatan kasus Covid-19 di Jatim masih mengalami peningkatan.

 

“Bahkan nomor 2 secara nasional setelah Provinsi DKI, terutama berasal dari klaster keluarga dan perkantoran. Ini kami minta perhatian agar lonjakan angka penularan Covid bisa ditekan, apalagi nanti akan menghadapi libur Natal maupun Tahun Baru,” kata Yahya saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR dengan jajaran Pemprov Jatim di Surabaya, Jatim, Senin (14/12/2020).

 

Menurut legislator dapil Jatim VIII tersebut, sejauh ini pihaknya menilai upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk menekan angka penularan Covid ini sudah luar biasa baik. Baik itu melakukan intensifikasi gerakan 3M, (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker) maupun menggencarkan 3T (testing, tracing dan treatment).

 

"Memang untuk test Covid secara masif belum sesuai standar, tapi sudah hampir. Sedangkan menurut saya yang masih lemah itu soal tracing, masih jauh dari standar WHO. Untuk treatment. Pemprov Jatim memiliki inovasi-inovasi , eperti adanya rumah sakit outdoor yang memang digalakkan. karena memang RS rujukan di beberapa tempat  sudah sangat penuh. Oleh karena itu maka perlu mendapat perhatian,” imbuhnya.

 

Di samping itu, ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, menilai, salah satu kelebihan di Jatim adalah program inovasi, seperti kampung tangguh. Mungkin tidak didapatkan di daerah lain, ini kerja sama pihak pemda dengan kepolisian.

 

"Menurut saya ini manfaatnya sangat besar untuk menurunkan angka penularan Covid. saya kira karena daerah dan kampung-kampung justru yang sangat  tanggap terhadap Covid. Kalau bisa perhatiannya, intensitas kedisiplisinan terhadap aturan tidak kendor dan apalagi sehabis Pilkada, ini perlu ditingkatkan ke depan,” tutupnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jatim MVS Mahanani mengatakan, untuk testing, Pemprov Jatim sudah memiliki 80 labolatorium pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), namun 7 bulan belum beroperasi, dan 37 labolatorium PCM. Pihaknya sangat tergantung bantuan dari pemerintah.

 

"Kalau kita lihat dari standar WHO per hari, harusnya 5697 testing. Kalau kita lihat dari semua alat, jika beroperasi dengan optimal, sebetulnya kita sudah mampu 8000-an perhari. Tapi memang ada kendala juga seperti reagen, kami masih sangat membutuhkan. Kepala dinas sudah menyampaikan kepada kepala BNPB untuk pemenuhan reagen yang sudah hampir habis,” pungkasnya.

 

Ditambahkannya, mengenai standar WHO sekitar 20 tracing. “Kami sedang berupaya tracing mulai dari kasus suspect sesuai dengan pedoman. Kemarin kami dapat bantuan di bulan Oktober-awal Desember (berupa) relawan tracing dari BNPB, kami mohon agar bantuan relawan ini dapat dilanjutkan di tahun 2021 untuk membantu di puskemas-puskesmas,” harap Mahanani. (jk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saniatul Lativa Tegaskan Vaksin Aman dan Sudah Mendapatkan Izin BPOM
22-10-2021 / KOMISI IX
Berdasarkandata Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masih ada 33 persen warga Indonesia yang menolakdantidakyakindenganvaksinCovid-19. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa...
Nur Nadlifah Pertanyakan Peraturan Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Test PCR
22-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mempertanyakan keputusan pemerintah mewajibkan pelaku perjalan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan...
Meski Menurun, Rahmad Handoyo Minta Protokol Kesehatan Tak Boleh Diabaikan
21-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menekankan agar masyarakat tidak boleh abai protokol kesehatan walaupun pandemi saat ini relatif...
Anggota DPR Desak Pemerintah Salurkan Sisa Jatah Kuota BPJS Kesehatan
20-10-2021 / KOMISI IX
Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih tersisa 9,7 juta setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus sekitar 9 juta...