Komisi III Soroti Kasus Narkoba Hingga Pilkada di NTB

15-12-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mataram, NTB, Senin (14/12/2020). Foto : Dipa/mr

 

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), guna melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di lapangan. Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengapresiasi adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan semua mitra kerja Komisi III DPR RI. Hal ini bisa menjadi penyemangat yang baik dan patut mendapatkan apresiasi karena berupaya memberikan perbaikan layanan kepada masyarakat.

 

Aboe Bakar mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) NTB, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham di Mataram, NTB, Senin (14/12/2020).

 

“Dalam kunker kali ini, saya melihat antara pemda dengan mitra kerja lainnya saling membantu, khususnya Kejaksaan Tinggi NTB pada kesiapan untuk mendapatkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini bisa menjadi sorotan, karena bukanlah perkara mudah, bahkan tidak semua pemda bisa,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Selain itu, Aboe Bakar bersama Komisi III juga mengapresiasi kinerja mitra, khususnya dalam penanganan kasus yang dapat ditangani secara cepat. “Dan saya apresiasi sekali begitu juga kepada BNNP yang telah menggagalkan penyelundupan besar, seperti 1 kilogram (narkoba) dari Riau melalui bandara. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menggagalkan pengiriman paket 2 kilogram ganja asal Medan. Saya rasa hal ini perlu ditingkatkan terus,” pungkasnya.

 

Terkait Pilkada, Komisi III DPR RI juga telah mengevaluasi pengamanan selama Pilkada serentak yang telah digelar 9 Desember 2020 lalu. Aboe Bakar menyoroti persoalan-persoalan yang mengganggu berjalannya Pilkada tahun 2020 ini. “Pengamanan Pilkada kemarin, suasana yang menganggu keamanan kita evaluasi. Kali ini penyelenggaraan Pilkada cukup baik dan tertib,” tuturnya.

 

Di sisi lain, legislator dapil Kalimantan Selatan I itu pun mendukung penuh realisasi anggaran seluruh mitra kerja di Kalsel pada tahun berikutnya. Melihat realisasi anggaran tahun 2020, dan kendala-kendala yang dihadapi, ia berharap ke depannya bisa menadi solusi yang berkaitan dengan terciptanya supremasi hukum di NTB.

 

“Selanjutnya satu hal yang paling mendasar, terkait anggaran, sepertinya kita perlu membantu anggaran di pengadilan tinggi, dari Komisi III nanti akan kita coba bantu ajukan permohonan bantuan anggaran untuk mitra-mitra,” tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...
Rano Alfath Apresiasi Permintaan Maaf Kepolisian atas Tindakan Represif Anggotanya
15-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi kerja cepat Polri, baik Kapolresta Tangerang maupun Kapolda Banten terkait tindakan...