Eriko Sotarduga Optimis UU Ciptaker Tingkatkan Penerimaan Sektor Pajak

18-12-2020 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat menghadiri acara tersebut di Kantor Pusat DJP. Foto: Alfi/rni

 

Bank Dunia mencatat rasio pajak Indonesia paling rendah dibandingkan negara berkembang lain (emerging and developing market economies/ EMDEs). Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara dengan skor kemudahan berusaha 67,96 pada tahun 2020 yang cenderung stagnan dari tahun 2019.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan adanya optimisme melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor Perpajakan. Bahkan, dirinya mengutarakan Indonesia tengah bersiap menjadi negara maju dengan pendapatan per-kapita masyarakat yang tinggi pada 2045. Ini disampaikannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan tema acara “UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan”.

 

“Diaturnya klaster perpajakan di dalam UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan tantangan bonus demografi kita di masa mendatang, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, dan meningkatkan kepastian hukum. Terlebih di situasi pandemi seperti ini kita harus dapat segera memulihkan ekonomi kita,” kata Eriko saat menghadiri acara tersebut di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

 

Melalui UU Cipta Kerja ini, Eriko yang juga merupakan Ketua DPP PDI-Perjuangan menjelaskan bahwa terdapat klaster Perpajakan yang memuat 4 Pasal yang secara langsung mengubah UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai (PPn), dan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

 

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut, Eriko mendesak perlu diaturnya kebijakan baru guna melakukan perbaikan secara struktural dan fundamental. Pertama, melalui penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam dan luar negeri selama diinvestasikan di Indonesia. Kedua, dengan penyusunan tarif PPh Pasal 26 atas Bunga. Ketiga, penghasilan WNA dan SPFN hanya atas penghasilan dari Indonesia.

 

Selanjutnya, relaksasi hak perkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, penyesuaian sanksi administrasi dan imbalan bunga. Terakhir, rasionalisasi Pajak Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan kemudahan berusaha. Harapannya, semua langkah tersebut dapat semakin memberikan kepastian hukum dan menghindari dari berbagai masalah perpajakan.

 

“Saya melihat adanya perbaikan dan kepastian hukum dalam berbagai masalah perpajakan dalam Undang-Undang ini. Untuk itu dalam diskusi ini juga kita dapat saling memberikan masukan baik dari pelaku usaha, asosiasi, konsultan, dan akademisi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ketentuan atau peraturan yang baru dan juga implementasi ke depannya,” tutup Eriko. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota Dewan Kritisi Penurunan Bunga Kredit Lamban
25-02-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengkritisi penurunan bunga kredit yang berjalan lamban dan fungsi intermediasi perbankan, meski...
Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Harus Dipastikan Tepat Sasaran
24-02-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menginginkan regulasi insentif pajak yang diputuskan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini harus...
Google Harus Berbagi Keuntungan Dengan Media Lokal
23-02-2021 / KOMISI XI
Perusahaan digital raksasa dunia Google diserukan agar berbagi keuntungan dengan media-media lokal di Tanah Air. Anggota Komisi XI DPR RI...
Utang Makin Besar, DPR Ingatkan Belanja Pemerintah Harus Produktif Dorong PDB
18-02-2021 / KOMISI XI
Sejumlah kalangan saat ini tengah menyoroti soal utang dan defisit yang dialami Pemerintah Indonesia. Data Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah...