Johan Budi Sarankan BPN Gandeng KPK Berangus Mafia Tanah

23-12-2020 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyarankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberangus mafia tanah. Menurutnya KPK tidak hanya mempunyai fungsi penindakan, tapi juga pencegahan. Ia yakin, dengan keterlibatan KPK, akan bisa membantu mengurangi mafia tanah.

 

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa mafia tanah itu ada, tapi tidak terlihat. Oleh karenanya itu sangat sulit memberangus mafia tanah. Saya mengusulkan kepada BPN untuk menggandeng KPK,” tegas Johan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

 

Di sisi lain, Johan menilai transparansi dan keterbukaan informasi BPN kepada masyarakat sangat penting. Baik itu informasi yang berkaitan dengan pelayanan BPN, termasuk persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat, serta biaya yang harus dibayar oleh pemohon. Hal itu sangat penting agar masyarakat atau pemohon tidak mudah dibohongi makelar. Dengan kata lain, hal itu bisa menghapus atau paling tidak bisa mengurangi adanya makelar-makelar, bahkan mafia pertanahan.

 

Meski demikian, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bahkan memperbaiki diri. Salah satunya dengan sistem online, yang menurutnya untuk mengurangi interaksi antara pemohon dan pegawai BPN itu sendiri. Sehingga bisa mengurangi pungli (pungutan liar).

 

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengapresiasi sosialisasi di mal-mal yang dilakukan BPN, berupa sosialisasi tahapan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat semakin mengerti dan pada akhirnya bisa menghindari makelar tanah yang terkadang mereka adalah pegawai atau karyawan dari BPN itu sendiri. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tenaga Honorer K2 Selayaknya Diangkat Menjadi PNS
25-02-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa persoalan guru dan tenaga honorer Kategori-2 (K2) adalah bengkalai yang harus...
Guspardi Gaus Sambut Baik Usul Revisi UU ITE
19-02-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo untuk merevisiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang...
Zulfikar Arse Dukung BPN Jatim Sosialisasikan Sertifikat Tanah Elektronik
17-02-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendukung rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terkait penerapan Sertifikat Tanah...
Komisi II Sesalkan Isu Jual Beli Pulau di Kabupaten Anambas
17-02-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyesalkan adanya isu kasus jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Anambas,...