Dukung ‘Merger’ Bank Syariah, Anggota DPR Isyaratkan Adanya Potensi Besar

28-12-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin. Foto : Arief/Man

 

Penggabungan usaha atau merger tiga bank Himbara (Himpunan Bank Negara) turut diapresiasi sejumlah pihak. Bahkan, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan dengan bergabungnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM), nantinya digadang-gadangbakan memiliki aset senilai total Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. 

 

“Langkah Pemerintah dalam hal Kementerian BUMN untuk melakukan penggabungan Bank Syariah BUMN menjadi terobosan yang patut untuk diapreasiasi. Karena, langkah tersebut dapat memperkuat sisi permodalan perbankan dengan modal ini lebih dari Rp20,4 triliun, termasuk Bank BUKU III, sekaligus masuk daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan Top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar, dengan perkiraan total aset mencapai Rp214,6 triliun,” kata Puteri kepada Parlementaria, Senin (28/12/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini bahkan menyebut sektor keuangan syariah di Indonesia sebagai salah satu sub-sektor yang berkembang cepat. Sayangnya, selama ini masih belum mampu memperbesar pangsa pasarnya. Hingga Juni 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat market share keuangan syariah Indonesia masih sangat rendah yaitu 9,63 persen atau secara nominal mencapai sekitar Rp1.608,50 triliun. Posisi ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 8,29 persen atau sekitar Rp1.335,41 persen.

 

Dari total aset tersebut keuangan syariah tahun 2020, masih didominasi sektor pasar modal syariah dengan aset mencapai Rp955,89 triliun atau 17,72 persen dari total market share pasar modal. Perbankan syariah hanya memiliki market share sekitar 6,18 persen. Sedangkan, IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah juga masih 4,33 persen. Masih rendahnya market share ini menunjukkan keuangan syariah belum sepenuhnya dioptimalkan.

 

“Hal tersebut dikarenakan lanskap keuangan syariah kita berbeda dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia maupun negara timur tengah. Pasar keuangan syariah kita masih lebih berorientasi pada ritel dibandingkan negara tersebut yang sangat bergantung pada perbankan investasi syariah dan sukuk. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dari sisi permodalan untuk mengembangkan inovasi produk layanan,” paparnya.

 

Untuk itu, masih kata Puteri, hadirnya bank syariah terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia untuk dapat bersaing di pasar keuangan syariah internasional, termasuk memperluas akses pasar asuransi syariah di pasar ASEAN seiring disahkannya ratifikasi protokol AFAS ke-7. Sebab selama ini, Puteri menilai pasar keuangan syariah masih didominasi oleh Malaysia. 

 

Dengan adanya penguatan dari sisi permodalan, lanjut Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) itu, Bank Syariah tersebut harus mampu untuk meningkatkan inovasi dan kapasitas layanan untuk UMKM, ritel, komersial, wholesale syariah, sampai korporasi termasuk untuk mengoptimalkan potensi global sukuk. Dengan demikian, sektor jasa keuangan syariah juga turut dapat menggerakan sektor industri halal.

 

“Inilah yang menjadi tugas bersama, bagaimana mendorong jasa keuangan untuk masuk pada mata rantai industri halal. Lantaran, ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dikembangkan secara parsial. Ekonomi ini tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan sektor keuangan, begitupun sektor keuangan tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
46 Persen Anggaran PEN Belum Terserap, Legislator Minta Pemerintah Segera Evaluasi
28-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp404,24 triliun atau setara dengan...
Puteri Komarudin: Pentingnya Penguatan Teknologi Informasi untuk Reformasi Perpajakan
27-09-2021 / KOMISI XI
Pemerintah kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun...
Lambatnya Serapan Anggaran Pemda Perlu Dievaluasi
25-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, permasalahan pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan harus dilihat secara...
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...