DPR Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Rekrutmen CPNS Guru Tahun 2021

06-01-2021 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Oji/Man

 

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk lebih mengkaji dan mengevaluasi rencana pemerintah yang tidak lagi membuka formasi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. Azis mengatakan, rekrutmen guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru nasional merupakan langkah yang dapat menurunkan mutu pendidikan kedepannya.

 

"DPR Menolak dengan tegas rencana pemerintah yang tidak membuka rekrutmen CPNS guru di tahun 2021. Tentunya minat menjadi seorang guru kedepannya akan menurun, karena hanya akan menjadi seorang guru yang berstatus PPPK ketika mengenyam Sarjana Pendidikan serta kurang menghargai nasib para guru honorer yang telah mengabdi sekian lama," kata Azis, Rabu (6/1/2021).

 

Untuk itu ia mendorong pemerintah untuk lebih melakukan pemetaan lebih baik terhadap kebutuhan dan penempatan guru PNS di seluruh Indonesia. Jangan sampai wilayah terdepan dan terluar terganggu dengan kegiatan belajar mengajar karena tidak memiliki guru PNS dan tenaga pendidik tambahan atau honorer yang berimbas pada penutupan sekolah.

 

"Tentunya kita masih sering mendengar dan menemukan seorang seorang guru yang harus mengajar di berbagai tingkatan kelas di wilayah terdepan, terluar, tertinggal karena minimnya tenaga pendidik," ungkapnya.



Politisi Golkar itu meminta pemerintah untuk membicarakan persoalan guru baik PNS dan PPPK dengan DPR RI sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan terkait guru, sehingga dapat mencari solusi dalam menyelesaikan kebijakan dan permasalahan guru.

 

"Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dan kordinasi terlebih dahulu dengan komisi-komisi terkait di DPR RI seperti Komisi II yang bermitra dengan Mendagri dan BKN, Komisi X yang membidangi pendidikan serta Komisi XI dari sisi Anggaran," tandasnya.

 

Politisi dapil Lampung II itu menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia. Tentunya pemerintah dapat terus membuka formasi CPNS diiringi dengan perekrutan guru dengan PPPK secara bertahap sesuai dengan jumlah formasi dan kompetensi yang diperlukan.

 

"Guru memiliki tugas dan peran yang besar untuk menciptakan generasi bangsa, sehingga pemerintah harus lebih mensejahterakan para guru dengan status PNS sebagai jaminan dan rasa aman bagi para guru untuk mengajar tanpa mengkhawatirkan pemutusan kontrak," tutupnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tinjau Vaksinasi di Jakbar, Puan: Jangan Ada Warga yang Tertinggal
26-09-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani hari ini, Minggu (26/9/2021), kembali memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk di...
Blusukan ke Tambora, Ketua DPR Pantau Vaksinasi dan Beri Bantuan ke Warga
25-09-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memantau langsung vaksinasi di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora,...
Puan Maharani Nilai Karang Taruna Ajak Bangkitkan Semangat Generasi Muda Hadapi Pandemi
25-09-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan pentingnya seluruh elemen bangsa bersatu dalam membangun bangsa, termasuk dari kalangan pemuda....
Puan Maharani Pastikan DPR Tetap Terbuka Bagi Rakyat Meski di Masa Pandemi
24-09-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan lembaga yang dipimpinnya tetap terbuka bagi rakyat meski di masa pandemi Covid-19....