PPKM Berlaku, Legislator Minta Prokes Transportasi Diperketat

08-01-2021 / KOMISI V

Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Kresno/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di transportasi publik. Terutama, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

 

"Kebijakan pengetatan PPKM di Jawa dan Bali harus diiringi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prokes di transportasi publik," ujar Sigit dalam siaran pers kepada Parlementaria, Jumat (8/1/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menekankan, pengetatan pengawasan jangan hanya terfokus kepada transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Namun, ungkap Sigit, juga untuk transportasi publik antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan penyeberangan.

 

Sigit berpendapat, selama ini pelaksanaan prokes di bus AKAP dan angkutan penyeberangan seperti di Pelabuhan Merak-Bakauheni kerap mengabaikan prokes. Untuk itu, usulnya, Kemenhub perlu berkoordinasi dengan para operator bus dan penyeberangan untuk memperketat penerapan prokes untuk menahan laju penyebaran Covid-19 melalui transportasi publik.

 

"Selama ini, yang menerapkan prokes secara ketat hanya angkutan udara dan kereta. Moda transportasi lainnya cenderung lebih longgar. Contohnya, untuk bus AKAP banyak yang tidak mensyaratkan surat keterangan sehat atau hasil rapid sebagai syarat bisa melakukan perjalanan," tandas legislator dapil Jawa Timur I itu.

 

Sigit memaparkan, contoh kelonggaran tersebut adalah tidak adanya jaga jarak bahkan di dalam bus juga kerap ditemukan banyak yang melepas masker. Maka, Sigit menginginkan Kemenhub mengawasi dari penerapan regulasi atau aturan yang dibuatnya sendiri. "Awasi pelaksanaannya dan operator yang nakal harus diberi teguran," pungkas Sigit.

 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespon kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial. Selama PPKM tersebut, akan dilakukan pengawasan ketat 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Serta, meningkatkan Operasi Yustisi yang dilaksanakan Satpol PP, jajaran Kepolisian dan TNI. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat
22-10-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan...
Legislator Apresiasi Progres Pembangunan SPAM Palasari
22-10-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengapresiasi progres pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Palasari yang...
Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak
19-10-2021 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan...
Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung
15-10-2021 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat...