Ace Hasan Minta Rincian Penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan Covid-19

14-01-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Foto : Andri/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan secara rinci penggunaan dana siap pakai (DSP) penangganan Covid-19 tahun 2020 lalu. Hal itu disampaikan Ace pada rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

 

“Saya setuju, anggaran dana siap pakai (DSP) yang besar untuk penangganan Covid-19, yang harus dijelaskan, siapa yang melakukan pengawasan anggaran tersebut. Apakah Komisi yang menjadi mitra kerja. Kan enggak mungkin kita (Komisi VIII DPR RI) panggil TNI. Kan kami harus izin dulu ke Komisi I. Misalnya soal pembelian APD sebesar Rp3 triliun. Apakah ini dilaporkan ke Komisi IX oleh Kemenkes?” tanya Ace.

 

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo melaporkan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendapat alokasi dana siap pakai untuk penangganan Covid-19 sebesar Rp12 triliun. Doni melaporkan jika dana tersebut direalisasikan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga negara lain, seperti BPNB sebesar Rp4,3 triliun, Kemenkes Rp4,3 triliun, Kementerian PUPR Rp90 miliar, Mabes TNI sebesar Rp156 miliar, serta dialokasikan kepada Pemda sebesar Rp166,9 miliar

 

“Bahwa Komisi VIII harus tahu pelaksanaan program tersebut. Jangan timbul persepsi oleh Komisi VIII, tidak diawasi. Dan oleh Komisi lain juga tidak diawasi karena ini merupakan ranah Komisi VIII” ujar Ace.

 

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dilaporkan. “Kita harus clear dulu soal anggaran ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

 

Menanggapai permintaan Ace, Doni mengatakan pihaknya akan merinci penggunaan anggaran dan dilaporkan pada rapat lanjutan. “Untuk anggaran program setiap kedeputian sudah terserap hampir 100 persen. Mungkin nanti secara detailnya pada saat rapat lanjutan dengan Deputi dan Sestama,” jawab Doni. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yandri Susanto Minta Kegiatan Pelajar Susur Sungai Ditiadakan
18-10-2021 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta kegiatan susur sungai untuk ditiadakan. Hal ini dikarenakan adanya laporan sebelas siswa...
Anggota DPR Desak Pemerintah Larang Peredaran Komik Superman ‘Biseksual’
18-10-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai komik Superman produksi DC Comics yang menuai kritikan dari...
Arwan M. Aras Sosialisasikan Hak Perempuan di Majene
17-10-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras menegaskan, perempuan dan anak penting diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan. Saat...
Diah Pitaloka Dukung Mensos Perbaiki DTKS di Lombok Timur
15-10-2021 / KOMISI VIII
Menteri Sosial Tri Rismaharinimendapatkan aksi protes dari beberapa pemuda yang mengaku aktivis dan mahasiswa Lombok Timur. Mereka mendekati lokasi penyambutan...