Ace Hasan Minta Rincian Penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan Covid-19

14-01-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Foto : Andri/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan secara rinci penggunaan dana siap pakai (DSP) penangganan Covid-19 tahun 2020 lalu. Hal itu disampaikan Ace pada rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020 antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

 

“Saya setuju, anggaran dana siap pakai (DSP) yang besar untuk penangganan Covid-19, yang harus dijelaskan, siapa yang melakukan pengawasan anggaran tersebut. Apakah Komisi yang menjadi mitra kerja. Kan enggak mungkin kita (Komisi VIII DPR RI) panggil TNI. Kan kami harus izin dulu ke Komisi I. Misalnya soal pembelian APD sebesar Rp3 triliun. Apakah ini dilaporkan ke Komisi IX oleh Kemenkes?” tanya Ace.

 

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo melaporkan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendapat alokasi dana siap pakai untuk penangganan Covid-19 sebesar Rp12 triliun. Doni melaporkan jika dana tersebut direalisasikan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga negara lain, seperti BPNB sebesar Rp4,3 triliun, Kemenkes Rp4,3 triliun, Kementerian PUPR Rp90 miliar, Mabes TNI sebesar Rp156 miliar, serta dialokasikan kepada Pemda sebesar Rp166,9 miliar

 

“Bahwa Komisi VIII harus tahu pelaksanaan program tersebut. Jangan timbul persepsi oleh Komisi VIII, tidak diawasi. Dan oleh Komisi lain juga tidak diawasi karena ini merupakan ranah Komisi VIII” ujar Ace.

 

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dilaporkan. “Kita harus clear dulu soal anggaran ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

 

Menanggapai permintaan Ace, Doni mengatakan pihaknya akan merinci penggunaan anggaran dan dilaporkan pada rapat lanjutan. “Untuk anggaran program setiap kedeputian sudah terserap hampir 100 persen. Mungkin nanti secara detailnya pada saat rapat lanjutan dengan Deputi dan Sestama,” jawab Doni. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji
26-02-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat...
Komisi VIII Siap Bantu Pemkot Semarang Tangani Banjir
17-02-2021 / KOMISI VIII
Curah hujan tinggi disertai cuaca ekstrem di Pulau Jawa menyebabkan di sebagian wilayah mengalami banjir dan longsor, termasuk di Jawa...
Komisi VIII Tegaskan Pentingnya ‘Grand Design’ Tata Kelola Pendidikan Pesantren Dan Madrasah
17-02-2021 / KOMISI VIII
Wakil KetuaKomisi VIII DPR RIDiah Pitaloka mengatakan, pendidikan madrasah danpesantren merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan...
Marwan Nilai Deklarasi Perdunu di Banyuwangi Tidak Perlu Diributkan
10-02-2021 / KOMISI VIII
Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) Indonesia mendeklarasikan keberadannya di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun bernama persatuan dukun, namun pengurusnya tidak melakukan...