Komisi IV Minta KKP Tak Tutupi Data Realisasi Program Kerja

27-01-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021). Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menegaskan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) di bawah Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, tidak menutupi data realisasi program kerja KKP pada tahun 2020. KKP diketahui memberikan data yang belum lengkap terutama soal realisasi program kerja perikanan dan kelautan.

 

"Coba perhatikan, anggaran tahun 2020 dengan paparan realisasi lalu dibandingkan dengan laporan yang kami terima masa tidak sesuai. Yang jadi pertanyaan, kemana output real-nya?" ungkap Salim di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021).

 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Golkar itu mengatakan perlu ada pembenahan kinerja jajaran eselon I KKP. Baginya ini sangat penting karena beberapa kali KKP tidak menepati kesepakatan program kerja yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, program kerja Bioflok yang tidak berjalan sejak tahun 2019, padahal berdasarkan paparan realisasi program kerja KKP sudah terlaksana.

 

Tidak hanya itu saja, KKP tetap melanjutkan ekspor bening bening lobster (BBL) tanpa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBL. Padahal, sesuai kesepakatan dalam rapat bersama Sekretariat Jenderal KKP pada 22 September 2020 lalu, seharusnya menerbitkan PP selambatnya 60 hari. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 pun telah jelas diatur bahwa ekspor bisa dilakukan jika sudah ada hasil budidaya dari calon importir.

 

Ke depan, di tengah pandemi Covid-19, Salim berharap KKP lebih realistis dalam membuat program kerja tahun 2021. "Semua yang terjadi di tahun 2020, harus dijadikan pelajaran. Sekarang menteri KKP baru harus siap menahkodai. Jangan sampai masalah itu terulang lagi. Perlu ada peninjauan ulang supaya program lebih terukur," tegas legislator daerah pemilihan Aceh I itu.

 

Sebelumnya, Menteri KP Wahyu Trenggono menjelaskan tiga terobosan program KKP tahun 2021-2024, di antaranya me-review perikanan tangkap untuk peningkatan PNBP dari Rp600 miliar menjadi Rp12 triliun, menggerakkan perikanan budi daya, melibatkan Badan Riset Kelautan dan Perikanan untuk  menjaga sumber daya laut dan perikanan darat, dan membangun budi daya kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Alihkan Stok Minyak Goreng untuk Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri
03-12-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi agar terjadi pengalihan suplai minyak...
Butuh Regulasi untuk Tengahi Persoalan Peternak dan Petani Jagung
01-12-2021 / KOMISI IV
Para peternak dan petani jagung menghadapi persoalan yang saling berlawanan. Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom menilai, dibutuhkan regulasi untuk...
Komisi IV Pastikan Daerah Rawan Karhutla Tertangani dengan Baik
01-12-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan, semua daerah yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus...
Peternak di Pasuruan Kesulitan Akses Jagung
01-12-2021 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mendapati informasi, peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih kesulitan mengakses komoditi...