Pengembangan PLTP Kamojang Perlu Ditingkatkan

01-02-2021 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021). Foto : Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karenanya, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

 

Ramson mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen EBTKE KESDM, Direksi PLN, Direktur Utama PT Indonesia Power, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi dan Kadis ESDM Jawa Barat, di  PT Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021).

 

“Poin yang paling penting adalah peningkatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini yang harus terus ditingkatkan. Karena potensi panas bumi di Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 MW, tapi yang diolah baru sekitar 2.000 MW. Nah ini masih ada peluang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Sebelumnya, Ramson mengatakan potensi pengembangan PLTP Kamojang sudah cukup baik dan dinilai sebagai energi yang bersih. Mengingat, PLTP Kamojang menjadi salah satu potensi panas bumi yang besar di Indonesia. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dari Kunspek ini pihaknya juga menyerap aspirasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses perancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Karenanya, melalui Kunspek ini, Eddy berharap dapat mengetahui secara langsung kendala maupun hambatan yang sangat berguna dalam memproses RUU EBT agar lebih sempurna.

 

"Kami (Komisi VII DPR RI) juga minta kepada Direktorat Jenderal EBTKE dan Kementerian ESDM agar dapat membuat suatu standar dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sehingga jika standar teknologi tersebut dilaksanakan, tidak akan berdampak kepada masyarakat,” pesan politisi Fraksi Partai Amanat Nasional 9F-PAN) itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diharap Tidak Paksakan Lebur Semua Lembaga Penelitian ke BRIN
19-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mau mendengar masukan para ahli dengan mengembalikan status Lembaga Biologi Molekular (LBM)...
Sugeng Suparwoto: Pemerintah Tidak Serius Buat Vaksin Merah Putih
17-01-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, Komisi VII DPR RI menjadi saksi bahwa pemerintah tidak mempunyai niat serius...
Dugaan ‘Illegal Mining’, Komisi VII akan Panggil Pihak-Pihak Terkait
17-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak...
Komisi VII Desak Kementerian ESDM Tidak Berlakukan DMO Batu Bara Berdasarkan Harga Pasar
14-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar harga batu bara...