Pengembangan PLTP Kamojang Perlu Ditingkatkan

01-02-2021 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021). Foto : Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karenanya, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

 

Ramson mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen EBTKE KESDM, Direksi PLN, Direktur Utama PT Indonesia Power, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi dan Kadis ESDM Jawa Barat, di  PT Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021).

 

“Poin yang paling penting adalah peningkatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini yang harus terus ditingkatkan. Karena potensi panas bumi di Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 MW, tapi yang diolah baru sekitar 2.000 MW. Nah ini masih ada peluang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Sebelumnya, Ramson mengatakan potensi pengembangan PLTP Kamojang sudah cukup baik dan dinilai sebagai energi yang bersih. Mengingat, PLTP Kamojang menjadi salah satu potensi panas bumi yang besar di Indonesia. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dari Kunspek ini pihaknya juga menyerap aspirasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses perancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Karenanya, melalui Kunspek ini, Eddy berharap dapat mengetahui secara langsung kendala maupun hambatan yang sangat berguna dalam memproses RUU EBT agar lebih sempurna.

 

"Kami (Komisi VII DPR RI) juga minta kepada Direktorat Jenderal EBTKE dan Kementerian ESDM agar dapat membuat suatu standar dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sehingga jika standar teknologi tersebut dilaksanakan, tidak akan berdampak kepada masyarakat,” pesan politisi Fraksi Partai Amanat Nasional 9F-PAN) itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sartono Soroti Tak Berfungsinya Sistem Peringatan Dini Gunung Semeru
05-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung...
Komisi VII Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri
05-12-2021 / KOMISI VII
Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru...
Mulyanto: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME
03-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified...
Komisi VII Himpun Data Produksi Gula Dalam Negeri
27-11-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan...